Kompas.com - 30/03/2022, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera berpandangan bahwa pemerintah boleh saja mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, salah satunya ide mekanisme urun dana atau crowdfunding.

Namun, terkait hal itu pemerintah diminta tak boleh melupakan asas transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

"Ide crowdfunding ini mesti dibuat transparan dan akuntabel," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Usulan Crowdfunding untuk Bangun IKN, KPK: Tidak Boleh Ada 1 Rupiah Pun yang Dikorupsi

Lanjut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa urun dana itu dilakukan dengan seksama.

Dalam hal ini, pemerintah diminta telah mengukur urutan prioritas dan analisa manfaat serta perhitungan jika menggunakan mekanisme crowdfunding.

"Tapi mekanismenya harus jelas. Tetap saja semua mesti dilakukan dengan seksama. Urutan prioritas dan analisa manfaat dan costnya harus jelas," pinta Mardani.

Di sisi lain, Mardani juga meminta pemerintah mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN, selain crowdfunding.

Misalnya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah di IKN.

"Agar dalam pembangunannya, IKN bebas dari cengkeraman oligarki," tambah dia.

Selain itu, Ketua DPP PKS ini menyoroti soal pembiayaan IKN yang sebagian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, jika menggunakan APBN, maka harus diperuntukkan bagi hal-hal esensial.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah langkah jangka panjang yang memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.

Baca juga: Politisi PDI-P: Crowdfunding untuk Bangun IKN Nusantara Dibolehkan UU

Karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.

"Membangun kota itu tidak sebentar. Artinya, tidak bisa 3 sampai 5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang 15 hingga 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045," ujar Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (29/3/2022).

"Ini tentu saja (pembangunan ibu kota) membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," lanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Nasional
Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Nasional
Zulhas: Kalau Ketum Parpol Enggak Berani Jadi Capres, Demokrasi Kita Bagaimana?

Zulhas: Kalau Ketum Parpol Enggak Berani Jadi Capres, Demokrasi Kita Bagaimana?

Nasional
Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Nasional
Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

Nasional
Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Nasional
Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Nasional
Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Nasional
Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Nasional
Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Nasional
Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Nasional
Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Nasional
Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.