Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Nilai Luhut Harus Klarifikasi soal Dukungan Kepala Desa untuk Jokowi 3 Periode

Kompas.com - 30/03/2022, 14:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari berpendapat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan harus mengklarifikasi soal sikap Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang mendukung Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Menurut Fathul, Luhut dan pejabat lainnya harus menjelaskan bahwa dukungan tersebut tidak dikonsolidasikan pemerintah.

"Perlu diklarifikasi, dijelaskan, dan dipastikan oleh beberapa pejabat yang hadir di sana seperti Pak Luhut dan lain-lain, bahwa mereka tidak ada kaitannya bahkan tidak mengonsolidasikan hal tersebut," kata Fathul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari di Kantor DPP PKS, Jumat (29/11/2019).
Fathul mengingatkam, demokrasi hendaknya tidak menjadi alasan untuk bebas menyampaikan pendapat serta mendorong berbagai hal yang tidak sesuai konstitusi.

Baca juga: Demokrat Prihatin Kepala Desa Didorong-dorong ke Ranah Politik Dukung Jokowi 3 Periode

Menurut dia, para kepala desa pun semestinya didorong untuk bekerja melayani masyarakat, bukan malah dilibatkan dalam politik praktis.

"Sebaliknya justru seharusnya para kepala desa tersebut didorong untuk bekerja sebaik mungkin untuk melayani masyarakat dan mendukung jalannya demokrasi dengan tidak melibatkan diri dalam politik praktis," ujar Fathul.

Ia pun mengingatkan agar para elite menjadi contoh bagi publik dengan tidak mengkhianati amanah reformasi demi kepentingan jangka pendek.

"Dan yang utama Pak Jokowi sebagai objek pembicaraan sekaligus sebagai pimpinan koalisi pemerintahan yang perlu memastikan tidak ada intensi ke arah sana (menjabat tiga periode)," kata Fathul.

Diberitakan sebelumnya, seorang perwakilan perangkat desa asal Aceh bernana Muslim meneriakkan Presiden Joko Widodo untuk tiga periode saat berbincang dengan Luhut dalam acara Silaturahim Nasional APDESI 2022" di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Awalnya, Muslim menyampaikan harapan agar Jokowi  memindahkan pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) darj Medan ke Aceh.

Ia berharap Luhut dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh ini kepada presiden. Usai bertanya, tiba-tiba Muslim berteriak Presiden Jokowi untuk tiga periode.

Baca juga: Kepala Desa Teriakkan Jokowi 3 Periode, Ngabalin: Biar Saja, Jangan Dihalangi

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan pak presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?" kata Muslim diakhiri dengan teriakan.

"Setujuu," balas para peserta lain.

Mendengar seruan itu, Luhut tidak memberikan jawaban secara lisan. Ia hanya tersenyum mendengarkan seruan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com