Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jokowi Murka, Reshuflle Kabinet di Depan Mata?

Kompas.com - 30/03/2022, 10:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi murka. Di depan para kepala daerah dan jajaran kementerian/lembaga, Jokowi meluapkan amarahnya.

Jokowi mengancam akan mencopot para pembantunya yang dinilai tak becus dalam bekerja.

Jokowi kembali meradang. Kali ini, pemicunya adalah soal impor barang. Jokowi ‘ngamuk’ karena masih banyak kementerian/lembaga, instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih memilih impor dibanding membeli barang produksi dalam negeri.

Kemarahan Jokowi itu disampaikan di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Sejumlah kementerian dan instansi ‘disemprot’ Jokowi karena masih suka menggunakan barang produksi luar negeri.

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Pertanian disinggung Jokowi. Juga TNI dan Polri.

Jokowi menyebutkan sejumlah barang yang diimpor para pembantunya ini mulai dari alat kesehatan, peralatan pertanian, kursi hingga seragam dan sepatu anggota TNI-Polri.

Menurut Jokowi, anggaran pengadaan barang dan jasa sangat tinggi. Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

Jika 40 persen saja dari total anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, Jokowi yakin akan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan di negeri ini.

Bukan yang pertama

Kemarahan Jokowi ini bukan yang pertama kali. Sejak menjabat di periode kedua, Jokowi sudah beberapa kali meluapkan emosi terkait kinerja para menteri.

Sebelumnya Jokowi pernah meluapkan amarahnya karena ia menilai banyak pejabat yang tidak memiliki sense of crisis, padahal negeri ini sedang dirundung pandemi.

Jokowi juga pernah menunjukkan kekesalannya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai.

Dia geram karena penyaluran Bansos berbelit-belit dan lamban. Kekesalan yang sama juga ia sampaikan terkait pemberian insentif tenaga kesehatan (Nakes).

Sama seperti Bansos, Jokowi menilai proses pemberian intensif buat Nakes lamban dan berbelit-belit.

Ancaman reshuffle

Sama seperti sebelumnya, kemarahan Jokowi kali ini juga berujung ancaman pergantian menteri.

Jokowi meminta para menteri agar tak lagi membeli barang dari luar negeri. Di depan para pembantunya ini Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melakukan reshuffle kabinet dan perombakan jabatan.

Ini bukan ancaman pertama. Sebelumnya, Jokowi juga pernah melontarkan kalimat senada saat mengevaluasi kinerja para menteri di masa pandemi.

Jokowi mengancam akan mencopot menteri dan para pembantunya yang tak becus bekerja.

Jokowi pada akhirnya memang melakukan reshuffle. Namun reshuffle itu dipicu karena ada dua menteri di kabinetnya yang terjerat kasus korupsi, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Juliari digantikan Tri Rismaharini dan Edhy Prabowo digantikan Wahyu Sakti Trenggono.

Selain mereka ada empat wajah baru di kabinet Jokowi periode kedua, yakni Sandiaga Salahuddin Uno diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Budi Gunadi Sadikin diangkat sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto.

Yaqut Cholil Quomas atau lebih dikenal sebagai Gus Yaqut diangkat sebagai Menteri Agama, menggantikan Fachrul Razi.

Muhammad Lutfi yang diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto.

Sebagian kalangan berharap, kemarahan Jokowi ini berbuah evaluasi dan perbaikan kinerja para menteri. Sebab jika tidak, ini hanya akan menjadi gimmick politik semata.

Kemarahan Jokowi ini juga dianggap sebagai sinyal akan ada perombakan kabinet lagi.

Sejumlah partai politik sudah mulai harap-harap cemas terkait langkah politik Jokowi usai marah-marah di Bali.

Benarkah Presiden Jokowi akan merombak jajaran menteri? Lalu siapa saja menteri yang bakal diganti?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (30/3/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com