TNI AL Prioritaskan Pembelian Alutsista Strategis, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut akan memprioritaskan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis dalam rangka memodernisasi kekuatan angkatan bersenjata matra laut.

Alutsista strategis tersebut di antaranya satelit militer sistem rudal strategis dan taktis anti-udara, anti-kapal dan darat ke darat.

Selanjutnya, sistem penginderaan bawah permukaan, serta sistem pesawat atau kapal tanpa awak (drone) yang diintegrasikan dengan konsep network centric warfare (NCW) yang melibatkan tri-matra terpadu.

Baca juga: KSAL Pastikan TNI AL Akan Tambah Kapal Perang Baru Tiap Tahun

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menyebutkan, alutsista dan peralatan tempur mempunyai nilai yang sangat strategis dan krusial dalam mendukung keberhasilan tugas TNI AL.

“Dengan demikian, pembinaan terhadap peralatan tempur tersebut yang bertumpu pada kemampuan operasional merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan baik karena memiliki dampak yang sangat strategis,” kata Yudo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Logistik (Aslog) KSAL Laksamana Muda Puguh Santoso dalam Rapat Koordinasi Logistik (Rakorlog) TNI AL di Mabes TNI AL, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Selain itu, rapat tersebut juga membahas kelanjutan program pengadaan, penggantian, retrofit atau refurbish pesawat tempur strategis, penambahan jumlah kapal selam, dan kapal frigate.

Selanjutnya, membahas kelanjutan program pengadaan kapal korvet, kapal cepat rudal, dan kapal patroli dengan kemampuan operasional dan kemampuan tempur penuh.

Kemudian penambahan jumlah alat angkut militer dengan melibatkan industri pertahanan guna mendukung kebijakan pemerintah menciptakan kemandirian pemenuhan Alutsista.

Baca juga: Mabes TNI AL Naikkan Pangkat 2 Prajurit Marinir yang Gugur di Papua

Di samping itu, Yudo menilai bahwa kinerja yang baik dan keberhasilan operasi tidak lepas dari peran dukungan logistik yang handal.

Sehingga, lanjut dia, tugas dan target yang dibebankan oleh pemerintah dapat terlaksana dan dicapai.

“Namun kondisi anggaran negara yang terbatas serta adanya kebijakan refocusing guna penanggulangan pandemi Covid-19 menuntut untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola anggaran yang tersedia,” imbuh dia.