Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Bertemu AHY, Nasdem: Capres Masih Terlalu Cair untuk Dibicarakan

Kompas.com - 29/03/2022, 15:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut, partainya akan menantau peta politik hingga 2022 akhir untuk menentukan calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dikatakan Ali usai kedatangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke kantor DPP Nasdem, hari ini.

"Akan masih banyak figur-figur baru yang kita lihat peta politik sampai 2022 akhir, baru lah nanti akan semakin mengerucut kepada siapa," ucap Ali kepada wartawan di kantor DPP Nasdem, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Nasdem Minta Ahmad Sahroni Segera Pantaskan Diri jika Ingin Maju di Pilgub DKI 2024

Ali mengonfirmasi bahwa kedua partai masih akan melihat sosok-sosok potensial untuk dijadikan capres pada 2024, berangkat dari elektabilitas hasil survei sejumlah lembaga.

"Saya pikir itu menjadi bahan diskusi," lanjutnya.

Ali menambahkan, dijajakinya koalisi antara Demokrat dengan Nasdem berangkat dari "visi kebangsaan yang sama" antara kedua partai.

Ali berujar bahwa Nasdem tidak menutup pintu bagi bergabungnya partai-partai lain.

Golkar pun lebih dulu menjajaki peluang koalisi dengan partai besutan Surya Paloh itu.

Baca juga: Temui Surya Paloh, AHY: SBY Harap Demokrat dan Nasdem Sinergi

Pagi tadi, AHY datang ke kantor DPP Nasdem untuk bertemu dengan Surya Paloh membicarakan sejumlah hal, termasuk persiapan menuju 2024.

"Capres masih terlalu cair untuk dibicarakan. Sama sekali kita tidak bicarakan itu, itu masih terlalu jauh, masih terlalu cair. Seperti dikatakan Pak AHY, kita tidak mau mengunci itu," jelas Ali.

"Yang jelas Nasdem dan Demokrat telah terjadi kesepakatan, kesepakatan untuk melakukan persiapan menghadapi Pemilu 2024," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY mengeklaim bahwa pertemuan kedua belah pihak hanya soal berbagi pandangan dan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing partai, tanpa bicara soal sosok capres.

"Belum, kita tidak ingin mengunci atau mempersempit diskusi, karena sekali lagi masih sangat terbuka dan cair," ujar AHY selepas pertemuan.

Baca juga: Surya Paloh Ingin Lampung Jadi Lumbung Suara Nasdem pada Pemilu 2024

Nama AHY sendiri masuk dalam bursa calon presiden 2024, meskipun elektabilitasnya masih terpaut cukup jauh dengan nama-nama beken seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan versi lembaga survei.

Elektabilitas AHY mulai merangkak naik, namun yang bersangkutan menampik bahwa hal itu membuatnya mantap maju sebagai calon presiden 2024.

"Saya sekali lagi masih ingin fokus untuk menyakinkan Partai Demokrat ini bekerja dengan baik dan efektif mesin-mesin partainya," jelasnya.

Di samping itu, bisa atau tidaknya kedua partai mengusung calon presiden tergantung pada kekuatan koalisi nanti.

Baca juga: AHY Instruksikan Perwakilan Demokrat di DPR dan MPR RI Tolak Penundaan Pemilu

Sebab, untuk mengusung calon presiden, partai atau gabungan partai perlu menguasai lebih dari 20 persen atau 115 kursi parlemen.

Sementara itu, jika digabung, perolehan kursi Demokrat dan Nasdem di DPR RI baru mencapai 113 kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com