Kompas.com - 29/03/2022, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas) mengusulkan agar aturan tentang pemantauan dan pengawasan yang bersifat independen dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Rekomendasi Komnas perempuan tentang pentingnya pengaturan pemantauan dan pengawasan dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual, yang saat ini belum diakomodasi," kata Komisioner Komnas Perempuan Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (29/3/2022).

Siti mengatakan, pemantauan dan pengawasan yang bersifat independen itu bisa dilakukan oleh lembaga nasional terkait hak asasi manusia (HAM) di antaranya yaitu, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Baca juga: Panja RUU TPKS Rapat Intensif Bahas 300 Daftar Inventaris Masalah

"Serta lembaga pengawas internal di dalam sistem peradilan pidana, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial untuk konteks pelayanan publik," ujarnya.

Siti mengatakan, tujuan dari usulan aturan pemantauan dan pengawasan independen tersebut adalah agar terdapat check and balance dalam sistem ketatanegaraan dan pemantauan oleh lembaga pengawas eksternal.

Ia mengatakan, jika ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam RUU TPKS, pemerintah akan kehilangan ruang dan kesempatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari RUU tersebut.

"Dengan demikian berarti kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki atau mengoreksi hal-hal yang perlu ditindak lanjuti atau diperbaiki lebih lanjut," ucapnya.

Lebih lanjut, Siti menambahkan, apabila ketentuan pemantau dan pengawasan tersebut masuk dalam RUU TPKS, pemerintah tidak perlu membentuk lembaga independen baru.

Sebab, lembaga-lembaga nasional HAM memiliki modalitas untuk melakukan pemantauan.

"Karena sudah ada lembaga-lembaga yang memiliki modalitas untuk melakukan pengawasan dan kita pemantauan," pungkasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Nasional
Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Nasional
Masuk Bursa Calon Menpan-RB, Hasto Kristiyanto Pilih Fokus sebagai Sekjen PDI-P

Masuk Bursa Calon Menpan-RB, Hasto Kristiyanto Pilih Fokus sebagai Sekjen PDI-P

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akpol Semarang

Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akpol Semarang

Nasional
Puan Bersafari Konsolidasikan PDI-P dan Potensi Regenerasi Kepemimpinan

Puan Bersafari Konsolidasikan PDI-P dan Potensi Regenerasi Kepemimpinan

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang Disidang Etik Lagi...

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang Disidang Etik Lagi...

Nasional
PPKM Diperpanjang 5 Juli-1 Agustus 2022, Jabodetabek Naik Level 2

PPKM Diperpanjang 5 Juli-1 Agustus 2022, Jabodetabek Naik Level 2

Nasional
Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Nasional
Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Nasional
Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.