Kinerja Menteri Dinilai Tetap Jadi Pertimbangan jika Jokowi Lakukan "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle atau perombakan kabinet semakin kuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung sebagai koalisi pemerintahan. Namun, peneliti Senior Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Idil Akbar meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak kabinet, maka pertimbangan yang diambil tidak hanya untuk memberikan tempat kepada PAN di kabinet.

"Tidak bisa kemudian soal wacana reshuffle kabinet itu hanya karena PAN mau masuk. Apakah hanya karena PAN? Saya pikir tidak sesederhana itu," kata Idil kepada Kompas.com, Senin (28/3/2022).

"Pasti ada kinerja menteri yang akan dievaluasi untuk melakukan reshuffle kabinet. Tetap beliau akan berlandaskan pada kinerja menteri, kinerja kementerian, yang akan menjadi landasan utama melakukan reshuffle," ucap Idil yang juga menjabat Direktur Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC).

Dengan melihat dari rekam jejak Jokowi dalam melakukan reshuffle, menurut Idil perombakan kabinet akan dilakukan dengan kaitan persoalan kinerja. Namun, lanjut Idil, jika kemudian PAN sudah menyatakan bagian dari koalisi pemerintah dan berharap mendapat posisi di kabinet, maka reshuffle adalah salah bentuk dari keputusan politik yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet Paling Lambat Juni 2022

"Yaitu dengan mengakomodasi PAN yang sudah menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintahan saat ini," ujar Idil.

Sejak Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan, Agustus 2021, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga lebih dari tujuh bulan berjalan, belum ada satu pun kader partai berlambang matahari putih itu yang duduk di kursi kabinet.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Muhaimin Minta Reshuffle Tak Sentuh PKB , PDI-P: Jangan Pusing, Presiden Pegang Etika Politik

Mantan Menteri Kehutanan ini mengaku belum diajak bicara oleh presiden Joko Widodo terkait isu adanya reshuffle kabinet. Ia pun membantah kabar PAN akan diberi posisi menteri dan posisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Belum-belum (diajak bicara oleh presiden), Wah saya belum tahu (soal masuk kabinet), tanya sama sana lah,” ucap Zulkifli saat ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3/2022).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar justru bereaksi paling lantang terkait itu reshuffle. Bahkan dia mewanti-wanti agar masuknya PAN ke kabinet tak mengganggu kursi menteri yang dimiliki PKB.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P: Jangan Ada Menteri Beda Irama, Sudah Persiapan 2024

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masa PAN lawan PKB?" kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Saat ini tercatat ada empat kader PKB yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pertama adalah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Kedua adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang juga kakak kandung Muhaimin Iskandar.

Menteri ketiga dari PKB yakni Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dia baru menjabat pada Desember 2020, saat reshuffle pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Yaqut menggantikan Fachrul Razi yang berlatar purnawairawan TNI.

Terakhir, ada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Sama dengan Yaqut, dia baru menjabat sebagai menteri pada Desember 2020. Lutfi menggantikan Agus Suparmanto, kader PKB yang kala itu dicopot Jokowi.