Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Terawan dan Vaksin Nusantara yang Berujung Rekomendasi Pemecatan dari IDI

Kompas.com - 29/03/2022, 07:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Sebab, para peneliti mengaku tidak dilibatkan dalam proses uji klinis, termasuk dalam penyusunan protokol pengembangan vaksin.

Baca juga: Vaksin Nusantara, Sempat Tuai Polemik Kini Disiapkan Hadapi Pandemi

Kemudian, 10 Maret 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan pengembangan vaksin yang digagas Terawan tidak sesuai kaidah medis.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam kerja bersama Komisi IX DPR kala itu.

Saat itu, BPOM pun tidak memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) untuk uji klinis tahap dua dan tiga vaksin Nusantara.

Oleh karenanya, BPOM meminta agar penelitian dan pengembangan vaksin tersebut dilakukan sesuai standar penelitian yang berlaku.

Berbeda dari para ahli dan BPOM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak awal mendukung pengembangan vaksin Nusantara. Bahkan DPR mendesak agar pengembangan vaksin tersebut terus dilanjutkan.

Disuntikkan ke pejabat

Meski belum selesai proses uji klinis, pada medio April 2021 lalu, sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin Nusantara sebagai booster.

Baca juga: Tanggapan Menkes soal Putusan MKEK Pecat Terawan dari IDI

Sejumlah anggota DPR tercatat menerima vaksin tersebut seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, dan Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh.

Kemudian, beberapa anggota Komisi IX DPR RI seperti Arzeti Bilbina, Saniatul Lativah, Sri Meliyana, dan Anas Thahir.

Pejabat lainnya yang juga menerima suntikan vaksin Nusantara yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia disuntik vaksin booster itu pada 30 Juli 2021.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo juga ikut menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara. Kala itu, Gatot mengaku mendapat tawaran langsung dari Terawan.

"Begini, saya ini lahir di sini, makan di sini, minum di sini, diberi ilmu dan dididik seorang prajurit di Bumi Pertiwi. Kemudian ada hasil karya Putra Indonesia terbaik kemudian uji klinis, kenapa tidak? Apa pun saya lakukan untuk bangsa dan negara ini," kata Gatot di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Menkes Bantu Proses Mediasi Terkait Rekomendasi Pemberhentian Terawan dari Keanggotaan IDI

Tokoh lain yang juga menerima booster vaksin Nusantara yakni Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan putri dari Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Jadi opsi vaksin booster

Desember 2021 lalu, vaksin Nusantara sempat disinggung pemerintah sebagai opsi vaksin booster atau dosis ketiga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin Nusantara menjadi salah satu opsi vaksin booster berdasar arahan Presiden Joko Widodo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com