Polri Sebut 98 Persen Anggaran Belanjanya Digunakan untuk Produk Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengatakan, mayoritas anggaran Korps Bhayangkara digunakan untuk produk dalam negeri.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, Jumat (25/3/2022) yang menyebut seragam dan sepatu TNI-Polri impor.

“Sebagian besar belanja barang-barang Polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98 persen,” jelas Dedi dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Kejagung Temukan Barang Impor yang Dicap sebagai Produk Dalam Negeri

Dedi menyebut, Polri sudah menjalankan ketentuan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) terkait penggunaan anggaran 40 persen belanja produksi dalam negeri.

“Polri sudah melampaui itu,” ucapnya.

Sementara itu 2 persen anggaran Polri, lanjut Dedi, dipakai untuk membeli perlengkapan yang belum diproduksi dari dalam negeri.

“Yang dibeli dari luar negeri hanya 2 persen (untuk perlengkapan) yang belum diproduksi di dalam negeri yaitu peralatan jibom (penjinak bom),” kata dia.

“Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadaannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda,” tuturnya.

Baca juga: Langkah Pemprov DKI Tak Mempan Atasi Polusi Batu Bara, Warga Rusun Marunda Minta Jokowi Turun Tangan

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyinggung sejumlah kementerian dan lembaga yang masih melakukan impor untuk kegiatan operasionalnya.

Selain TNI dan Polri, Jokowi pun menyinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Jokowi meminta agar Budi tak melulu impor alat kesehatan, pun Syahfrul diingatkan karena banyak traktor produksi luar negeri.

Sementara itu Jokowi mempertanyakan Kemendikbud Ristek yang hanya menghabiskan dana Rp 2 triliun dari total anggarannya untuk belanja produk dalam negeri.