Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/03/2022, 15:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) hari ini, Senin (28/3/2022), membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Pembahasan DIM RUU TPKS dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Menurut Edward, saat ini pemerintah membahas 332 DIM substansi dan substansi baru dalam RUU TPKS.

Baca juga: Baleg Harap RUU TPKS Disahkan Sebelum 15 April 2022

Edward mengatakan, titik berat pembahasan DIM RUU TPKS adalah soal hukum acara penanganan kasus kekerasan seksual.

"Menurut laporan Komnas HAM dan KPAI ada 6000 kasus kekerasan seksual, tapi yang sampai pengadilan 300 kasus. Artinya yang masuk persidangan kurang dari 5 persen," kata Edward dalam rapat dengan Panja RUU TPKS di Gedung DPR, Jakarta.

"Ada yang salah dengan hukum acara. Makanya kami memberikan stressing (penekanan) mengenai hukum acara," kata Edward.

Menurut Edward, pembahasan DIM RUU TPKS itu disusun supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain yang sudah berlaku.

"Karena ketika membuat DIM kita menyandingkan dengan undang-undang yang eksisting (sudah berlaku) seperti undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, undang-undang pengadilan HAM, undang-undang perlindungan saksi dan korban," ujar Edward.

Baca juga: RUU TPKS Disebut Wujud Keberpihakan Negara terhadap Korban Kekerasan Seksual, Ini Muatan Materinya

Demi mempercepat pembahasan, Willy mengatakan rapat akan digelar secara terpisah yakni mulai pukul 14.00 sampai 16.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.00 sampai selesai.

Willy menargetkan pembahasan DIM selesai dibahas pada Kamis, 31 Maret 2022, mendatang.

Menurut I Gusti Ayu, substansi yang dinilai yang dibahas dalam rapat hari ini terkait dengan pasal pengaturan mengenai definisi korban, saksi, keluarga, pelayanan terpadu, pemulihan korban, sampai penyedia layanan berbasis masyarakat pusat, daerah, dan kementerian sampai soal restitusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Nasional
Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, Demokrat di Lebak Bulus

Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, Demokrat di Lebak Bulus

Nasional
Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Nasional
KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

Nasional
Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Nasional
Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Nasional
KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

Nasional
Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Elite Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Berlangsung Sejam

Elite Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Berlangsung Sejam

Nasional
Saat Wapres Bagikan Tas Sekolah ke Murid SD di Banjarbaru

Saat Wapres Bagikan Tas Sekolah ke Murid SD di Banjarbaru

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Nasional
Intens Jalin Komunikasi, AHY Dinilai Ingin Dipertimbangkan Jadi Cawapres Anies

Intens Jalin Komunikasi, AHY Dinilai Ingin Dipertimbangkan Jadi Cawapres Anies

Nasional
Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.