Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarikat Islam Akan Bentuk Desk Anti-Islamofobia, Anggap Islamofobia di Indonesia Sudah Nyata

Kompas.com - 28/03/2022, 15:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat Syarikat Islam (SI) menyatakan bakal membentuk desk anti-Islamofobia.

Presiden SI Hamdan Zoelva beranggapan, fenomena Islamofobia sudah mulai nyata di Indonesia melalui narasi-narasi yang sifatnya mendiskreditkan. Karena itu, hal tersebut harus segera diluruskan.

"Bagi saya nyata dan sangat merugikan umat Islam, baik melalui media sosial maupun media perseorangan, dan aksi-aksi. Oleh karena itu, kita ingin luruskan," ujar Hamdan kepada wartawan selepas pelantikan DPP Syarikat Islam di Jakarta, Senin (28/3/2022).

"Itu (ekstremisme) juga yang harus kita berikan pengertian bahwa Islam bukan teroris, bukan kekerasan," lanjutnya.

Baca juga: Hamdan Zoelva Nilai Anwar Usman Tak Perlu Mundur dari Ketua MK karena Nikahi Adik Jokowi

Hamdan menyebutkan, desk anti-Islamofobia SI akan memiliki dewan pengarah yang beranggotakan majelis siyasah SI yang diketuai profesor ilmu politik Siti Zuhro.

Kemudian, ada dewan pengarah yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal SI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.

"Pertama, tentu kita akan mengidentifikasi seluruh masalah terkait Islamofobia ini. Kita juga akan mengundang instansi terkait misalnya BNPT untuk menyatukan pandangan mengenai persoalan ini," jelas Hamdan.

"Setelah itu kita akan menyusun agenda aksi, antara lain counter informasi, melalui media, melalui pernyataan, dan saat-saat tertentu melalui aksi dalam menghadapi Islamofobia," lanjutnya.

Baca juga: Tunjuk Hamdan Zoelva sebagai Kuasa Hukum, Demokrat: Tak Khusus untuk Hadapi Yusril

Dalam kesempatan yang sama, Ferry mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempersiapkan naskah akademik hingga menggalang masukan dari organisasi dan lembaga internasional maupun domestik.

"Syukur-syukur insya Allah kita juga bisa membuat rancangan undang-undang anti-Islamofobia untuk diserahkan ke DPR," kata Ferry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com