Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Siti Dicecar Soal Perusahaan Sawit Ilegal, Pimpinan Komisi IV: Berapa Kerugian Negara?

Kompas.com - 28/03/2022, 14:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dicecar pertanyaan soal keberadaan perkebunan kelapa sawit ilegal yang sudah ada di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun.

Pertanyaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dalam rapat kerja, Senin (28/3/2022).

Menurut dia, Negara jelas dirugikan dalam hal ini. Namun, Kementerian LHK dinilai tak pernah mengungkapkan berapa total kerugian yang dialami negara karena perkebunan sawit tersebut.

"Bu menteri jawab aja, kita sampaikan aja kepada publik, ini negara rugi nih sekian ratus triliun, masak negara tidak punya perhatian," kata Dedi dalam rapat di Komisi IV, Senin.

Politisi Partai Golkar itu pun kemudian meminta Siti segera mengumumkan kepada publik, terkait total kerugian negara terhadap perkebunan sawit ilegal.

Baca juga: KLHK Klaim Sudah Hentikan dan Tetapkan Tersangka Kasus Penambangan Emas Ilegal di Bukit Soeharto

Dia mendesak Siti mengumumkan hal tersebut di forum rapat kerja Komisi IV, hari ini.

"Saya inginkan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan secara terbuka, berapa kerugian negara yang ditimbulkan atas sawit ilegal? Yang sudah berlangsung berpuluh puluh tahun itu diumumkan kepada publik agar menjadi perhatian publik," tegasnya.

Diberikan kesempatan menjawab, Siti mengaku pihaknya belum bisa mengumumkan data pasti total kerugian negara.

Hal ini lantaran data tersebut masih diolah dan ada tahapan atau proses untuk memperoleh total kerugian yang dimaksud.

Kendati demikian, pihaknya baru dapat menghitung total kerugian sejauh ini sudah sekitar Rp 44 Triliun.

Namun hal tersebut baru dihitung dari sekian subyek perusahaan sawit yang sudah menjadi subyek hukum.

Baca juga: Terima Protes Warga Lampung Soal Hutan Lindung, Ketua Komisi IV: Pejabat KLHK Tukang Tipu

"Yang sudah ketahuan lokasinya, sudah ketahuan subyeknya, ini tahapan 1 24 subyek hukum. Tahapan 2 ada 223 subyek hukum, tahap 3 50 subyek hukum, tahap 4 208 subyek hukum," jelasnya.

"Jadi di sini kalau dihitung kemungkinan dapatnya itu sekitar Rp 44 triliun, tapi baru sekian subyek," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Banyak Pihak Ajukan 'Amicus Curiae' Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Banyak Pihak Ajukan "Amicus Curiae" Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Nasional
Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Nasional
Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK

Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK

Nasional
Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Nasional
Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com