Kompas.com - 28/03/2022, 14:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dicecar pertanyaan soal keberadaan perkebunan kelapa sawit ilegal yang sudah ada di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun.

Pertanyaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dalam rapat kerja, Senin (28/3/2022).

Menurut dia, Negara jelas dirugikan dalam hal ini. Namun, Kementerian LHK dinilai tak pernah mengungkapkan berapa total kerugian yang dialami negara karena perkebunan sawit tersebut.

"Bu menteri jawab aja, kita sampaikan aja kepada publik, ini negara rugi nih sekian ratus triliun, masak negara tidak punya perhatian," kata Dedi dalam rapat di Komisi IV, Senin.

Politisi Partai Golkar itu pun kemudian meminta Siti segera mengumumkan kepada publik, terkait total kerugian negara terhadap perkebunan sawit ilegal.

Baca juga: KLHK Klaim Sudah Hentikan dan Tetapkan Tersangka Kasus Penambangan Emas Ilegal di Bukit Soeharto

Dia mendesak Siti mengumumkan hal tersebut di forum rapat kerja Komisi IV, hari ini.

"Saya inginkan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan secara terbuka, berapa kerugian negara yang ditimbulkan atas sawit ilegal? Yang sudah berlangsung berpuluh puluh tahun itu diumumkan kepada publik agar menjadi perhatian publik," tegasnya.

Diberikan kesempatan menjawab, Siti mengaku pihaknya belum bisa mengumumkan data pasti total kerugian negara.

Hal ini lantaran data tersebut masih diolah dan ada tahapan atau proses untuk memperoleh total kerugian yang dimaksud.

Kendati demikian, pihaknya baru dapat menghitung total kerugian sejauh ini sudah sekitar Rp 44 Triliun.

Namun hal tersebut baru dihitung dari sekian subyek perusahaan sawit yang sudah menjadi subyek hukum.

Baca juga: Terima Protes Warga Lampung Soal Hutan Lindung, Ketua Komisi IV: Pejabat KLHK Tukang Tipu

"Yang sudah ketahuan lokasinya, sudah ketahuan subyeknya, ini tahapan 1 24 subyek hukum. Tahapan 2 ada 223 subyek hukum, tahap 3 50 subyek hukum, tahap 4 208 subyek hukum," jelasnya.

"Jadi di sini kalau dihitung kemungkinan dapatnya itu sekitar Rp 44 triliun, tapi baru sekian subyek," sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Nasional
Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Nasional
Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Nasional
Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan 'Titip' Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan "Titip" Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Nasional
Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Nasional
Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Nasional
Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Nasional
Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.