Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/03/2022, 12:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangkap dan menetapkan tiga tersangka penambangan emas ilegal di Kawasan Tahura Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

Ia mengungkapkan, langkah ini diambil sebagai bagian dari operasi pengamanan dan pemulihan pertambangan.

"Sedang pengembangan ke arah pemodal pak ketua. Yang kena (tersangka) ini koordinator lapangannya. Jadi pengembangannya sedang terus dilakukan," kata Siti dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR, Senin (28/3/2022).

Menurut dia, KLHK akan terus melakukan pengembangan kasus penambangan tanpa izin. Sebab, masih ditemukan adanya praktik serupa di kawasan Bukit Soeharto.

Baca juga: Sumber Air Bersih 35.000 Warga Bengkayang Kalbar Terancam Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin

"(Pengembangannya) termasuk yang Minggu lalu. Seminggu sebelumnya ada (tertangkap), kemarin juga kami temukan lagi," jelas dia.

Dia mengatakan, hingga kini KLHK juga mencatat ada sebanyak 66 kasus pidana penambangan tanpa izin yang sudah ditetapkan tersangka atau P21.

Kemudian, ada 102 operasi pengamanan dan pemulihan pertambangan.

Siti melanjutkan, saat ini KLHK telah menghentikan seluruh kegiatan penambangan emas ilegal di kawasan tersebut.

"Sudah penyegelan. Kalau alatnya ditarik, ketua. Kami di lapangan kemarin, semua yang ketemu itu alatnya langsung ditarik, dijadikan alat bukti," jelasnya.

Mendengar pernyataan itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan mana bukti bahwa KLHK sudah melakukan penyegelan terhadap aktivitas penambangan ilegal itu.

Baca juga: Soal Penambangan Emas Ilegal di Manokwari dan Pegunungan Arfak, Polisi Diminta Ambil Tindakan

Untuk itu, dia meminta KLHK menyertakan bukti berupa dokumentasi penyegelan pada aktivitas tersebut.

"Menghentikan kegiatan? Penyegelan atau alat kerja? Alat berat disita semua? Coba nanti difotoin ya," pinta Sudin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Nasional
KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.