Kompas.com - 28/03/2022, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P Sudin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serius menanggapi persoalan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan usai menerima protes dari masyarakat, yakni warga Sukapura, Lampung Barat yang mengaku heran rumahnya tiba-tiba dikatakan termasuk area hutan lindung.

Padahal, kata Sudin, orang tersebut sudah tinggal di sana sejak 1952.

"Mereka sudah demo ke mana-mana. Katanya sudah ketemu pejabat di kementerian kehutanan. Ya segala macam sudah lah, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutan," kata Sudin dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (28/3/2022).

Kepada Sudin, warga tersebut protes atas sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tak menggubris laporan tersebut.

Baca juga: Misbakhun Dirotasi dari Komisi XI ke Komisi IV: Saya Menerima dan Menjalankan

Menurut warga itu, kata Sudin, pejabat di kementerian tersebut bahkan dinilai berdusta karena tak kunjung menindaklanjuti laporan.

"Mereka bilang, pejabat kementerian kehutanan tukang tipu. Ngomong akan diurusin, akan diselesaikan," jelasnya.

Tak hanya ke pemerintah, para warga itu juga disebut sudah mengadu ke partai politik. Namun, hasilnya pun tetap nihil.

Hingga kini laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendengar protes itu, Sudin mengaku tak bisa berjanji membantu penyelesaian karena dirinya tidak tahu detail permasalahannya.

Namun, dalam rapat, ia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membuatkan laporan dari warga yang mengeluhkan rumahnya tiba-tiba masuk hutan lindung.

Baca juga: Komisi IV Tunda Rapat dengan Menteri LHK karena Banyak Peserta yang Positif Covid-19

Kementerian itu juga diminta segera menyelesaikan persoalan warga tersebut.

"Saya minta segera dibuatkan laporannya paling lama satu bulan. Nanti tolong dimasukan kesimpulan rapat," tegas Sudin.

Hingga berita ini dibuat, belum ada respons dari Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Rapat pun masih berlangsung dengan mendengarkan tanggapan dan masukan dari anggota DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Nasional
DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.