Ditanya apakah Said Abdullah pernah membaca buku ini, jawabnya:”Kagak pernah”.
Siapapun SBY, ia telah menuliskan pengalamannya yang perlu disimak. Di bawah subjudul “Awas, Kekuasaan itu Menggoda”, SBY di halaman 640 menuliskan seperti berikut:
“Beberapa menteri saya (sebaiknya tidak saya sebut siapa mereka) pernah diajak bicara oleh empat tokoh internasional, baik itu kepala pemerintahan maupun mantan, yang mengajukan pertanyaan kurang lebih begini. Apa benar Presiden SBY tidak memungkinkan untuk maju kembali atau dipilih kembali”.
Baca juga: Cak Nanto Minta Jokowi Belajar dari Gus Dur
Menteri itu menjawab: “Benar. Konstitusi kami memberikan pembatasan masa jabatan seorang presiden dua periode. Masing-masing lima tahun.”
Para tokoh internasional itu, kata SBY, bertanya lebih lanjut yang kira-kira bunyinya begini: “Bagaimana kalau prestasinya baik. Apakah tidak ada jalan untuk memungkinkan ia dipilih kembali.”
Jawaban menteri seperti ini: ”Presiden SBY taat konstitusi. Sepanjang yang saya tahu Pak SBY juga tak berminat untuk kembali. Apalagi harus mengubah konstitusi atau pun cara-cara lain......”
SBY memberi komentar pada jawaban menterinya itu: “Seratus, begitu komentar saya lega. Jawaban yang cespleng dan tepat.”
Menurut SBY, mengapa jabatan cukup dua periode saja?
“Lima tahun pun sebenarnya seorang presiden bisa berbuat banyak untuk negerinya. Justru jika lebih dari 10 tahun ia bisa tidak lagi kreatif. Bisa-bisa segalanya dianggap sebagai kegiatan rutin,” tulis SBY.
SBY pun menuliskan...... Banyak pejabat di negeri ini yang dengan segala upaya ingin tetap memegang atau memperpanjang kekuasaan yang dimilikinya.
Bukan rahasia lagi, bahwa tidak sedikit gubernur, bupati atau wali kota setelah dua kali berkuasa tetap ingin maju lagi sebagai wakil.
Ada juga yang dengan getol mempersiapkan istrinya untuk menjadi gubernur, bupati atau wali kota.
Atau anak kandungnya yang rata-rata masih muda atau nyaris tidak punya pengalaman atau kapabilitas memimpin daerah.
Ini tidak dilarang oleh undang-undang. Namun tentu ada norma batas kepatutan yang perlu dianut masyarakat yang baik.
Suara godaan untuk terus berkuasa kini berdengung lagi. Bahkan muncul dari para menteri.