Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Minta Reshuffle Tak Sentuh PKB , PDI-P: Jangan Pusing, Presiden Pegang Etika Politik

Kompas.com - 27/03/2022, 11:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo tentu telah menimbang sosok yang akan diganti dan yang bakal mengisi jabatan menteri dalam kabinet, sebelum memutuskan untuk merombak.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan tidak ada pihak, khususnya partai politik koalisi pemerintah yang perlu cemas jika kader partainya diganti dari jabatan menteri.

"Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipusingkan, karena Pak Jokowi itu memegang etika politik," kata Hasto ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya pandangan PDI-P setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyinggung agar kursi menteri PKB tidak diganggu jika ada reshuffle atau perombakan kabinet.

Hasto mengatakan, dalam mekanisme reshuffle, sebelumnya Presiden Jokowi pasti akan mengadakan dialog dengan ketua umum partai politik koalisi.

"Itu artinya menunjukkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dibangun berdasarkan koalisi. Sehingga ketika Presiden punya hak prerogatif, tapi karakter Pak Jokowi adalah melakukan dialog ketika reshuffle," jelasnya.

Lebih lanjut Hasto menuturkan, Presiden Jokowi juga tidak pernah melakukan reshuffle tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol koalisi.

Ditanya soal apakah Jokowi sudah menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait reshuffle, Hasto tak menjawab dengan gamblang

Ia hanya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Pembicaraan mengenai itu, imbuh dia, juga hanya diketahui oleh Jokowi dan Megawati sendiri.

"Tetapi terkait reshuffle ya itu sifatnya rahasia. Sifatnya bapak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri dan ketika beliau bertemu dan membahas agenda bangsa dan negara," pungkasnya.

Diketahui, isu reshuffle kembali menguat setelah dikabarkan akan mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung dengan partai koalisi pemerintah.

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Di tengah isu itu, Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com