JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperlihatkan amarahnya karena sejumlah menterinya dan badan usaha milik negara (BUMN) masih gemar membeli barang impor terkait pengadaan program lembaga masing-masing.
Ketika Jokowi memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022) lalu, Presiden bahkan sampai melontarkan sindiran keras kepada sejumlah anak buahnya.
Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.
"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," kata Presiden.
"Yang BUMN 1,5 sampai 1,7 persen. Ini kan 2 persen lebih, enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik, industri, UKM kita. Kok tidak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," tambah Kepala Negara.
Baca juga: Jokowi Geram Banyak Kementerian Impor Produk, Sebut Bodoh dan Larang Tepuk Tangan
Presiden juga memaparkan situasi dunia yang serba tidak pasti akibat terdampak pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Akibatnya terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis pangan hingga inflasi yang dirasakan oleh banyak negara di dunia.
Oleh karenanya, Jokowi menilai antipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang barang buatan dalam negeri yang dinilai kurang diminati sebenarnya bukan hanya kali ini terjadi. Walau Pemerintah silih berganti, ajakan menggunakan produk dalam negeri terus bermunculan.
Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Sukarno sudah menggaungkan soal kemandirian bangsa dalam hal kreasi produk dan kecintaan terhadap barang buatan lokal.
Baca juga: Geram Ada Kementerian Masih Pakai Produk Impor, Jokowi: Reshuffle! Kayak Begini Enggak Bisa Jalan
Sukarno pernah melontarkan kata Berdikari pada sekitar 1950-an. Berdikari artinya berdiri di atas kaki sendiri. Akronim itu disampaikan supaya bangsa Indonesia bangkit setelah meraih kemerdekaan dengan cara membuat dan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri.
Menurut Sukarno, jika bangsa Indonesia punya ketergantungan terhadap barang impor dan tidak berdaya dalam membangun dengan membuat sendiri dan membeli produk dalam negeri, maka lambat laun negara akan hancur dengan sendirinya.
“Berdikari, percaya kepada kekuatan sendiri, tidak mengemis-ngemis,” kata Sukarno dalam buku Kesaksian tentang Bung Karno, 1945-1967, karya Mangil Matowidjojo.
Gaung berdikari perlahan meredup setelah kekuasaan Sukarno berakhir pada 12 Maret 1967 sebagai dampak dari kondisi inflasi dan perekonomian Indonesia yang terpuruk. Kondisi diperburuk oleh peristiwa Gerakan 30 September yang membuat kondisi politik Indonesia kacau balau.
Baca juga: Jokowi Jengkel RI Impor CCTV, Seragam Polisi hingga Sepatu Tentara: Jangan Diteruskan!
Era Orde Baru yang dipimpin Suharto kemudian menggantikan Orde Lama. Semangat untuk mengajak masyarakat membuatn dan membeli barang produksi dalam negeri kembali muncul pada 1985.
Pada 1 sampai 31 Agustus 1985 pemerintah masa Orde Baru menggelar pameran bertajuk Pameran Produksi Indonesia (Indonesia Expo/PPI 1985) di kawasan Taman Monas dan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Saat itu arena PRJ masih bertempat di Monas.