Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Komunis

KOMPAS.com - Sistem pemerintahan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap negara di dunia. Pemilihan sistem pemerintahan di suatu negara biasanya berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan karakteristik negaranya.

Hukum tata negara membagi pengertian sistem pemerintahan ke dalam arti luas dan sempit.

Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat.

Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat.

Ada banyak bentuk sistem pemerintahan yang digunakan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah sistem pemerintahan komunis.

Baca juga: MI5: Partai Komunis China Hendak Susupi Parlemen Inggris

Sistem Pemerintahan Komunis

Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia.

Komunisme merupakan paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Tujuannya adalah tercapainya masyarakat yang makmur tanpa kelas dan persamaan derajat manusia.

Dalam ideologi komunis, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa.

Sistem pemerintahan komunis merupakan reaksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19. Sistem pemerintahan komunis menghendaki penghapusan kaum kapitalis dan membentuk masyarakat kolektif agar tanah dan faktor produksi dimiliki secara sosial.

Negara yang menganut sistem pemerintahan komunis, di antaranya adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam.

Ciri-ciri Sistem Komunis

Berikut ciri-ciri sistem pemerintahan komunis:

• Menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan.
• Sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu.
• Seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata.
• Menggunakan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis.
• Demokrasi rakyat yang bukan anggota partai komunis sangat dibatasi.
• Tidak dikenal hak perorangan.
• Tidak berdasarkan pada kepercayaan agama karena agama dianggap sebagai candu.
• Menganut sistem politik satu partai yaitu partai komunis, sehingga tidak mengenal adanya partai oposisi.

Referensi

• Suseno, Franz Magnis. 2013. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama