Kompas.com - 27/03/2022, 03:00 WIB

KOMPAS.com - Sistem pemerintahan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap negara di dunia. Pemilihan sistem pemerintahan di suatu negara biasanya berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan karakteristik negaranya.

Hukum tata negara membagi pengertian sistem pemerintahan ke dalam arti luas dan sempit.

Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat.

Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat.

Ada banyak bentuk sistem pemerintahan yang digunakan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah sistem pemerintahan komunis.

Baca juga: MI5: Partai Komunis China Hendak Susupi Parlemen Inggris

Sistem Pemerintahan Komunis

Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia.

Komunisme merupakan paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Tujuannya adalah tercapainya masyarakat yang makmur tanpa kelas dan persamaan derajat manusia.

Dalam ideologi komunis, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa.

Sistem pemerintahan komunis merupakan reaksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19. Sistem pemerintahan komunis menghendaki penghapusan kaum kapitalis dan membentuk masyarakat kolektif agar tanah dan faktor produksi dimiliki secara sosial.

Negara yang menganut sistem pemerintahan komunis, di antaranya adalah Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam.

Ciri-ciri Sistem Komunis

Berikut ciri-ciri sistem pemerintahan komunis:

  • Menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan.
  • Sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu.
  • Seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata.
  • Menggunakan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis.
  • Demokrasi rakyat yang bukan anggota partai komunis sangat dibatasi.
  • Tidak dikenal hak perorangan.
  • Tidak berdasarkan pada kepercayaan agama karena agama dianggap sebagai candu.
  • Menganut sistem politik satu partai yaitu partai komunis, sehingga tidak mengenal adanya partai oposisi.

 

Referensi

  • Suseno, Franz Magnis. 2013. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Nasional
KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.