Saat Dubes Rusia dan Ukraina Lobi DPR soal Kehadiran Putin di KTT G20

Usai pertemuan dengan pimpinan DPR, Hamianin berharap Presiden Rusia tidak diundang dalam KTT G20.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur Indonesia menentukan cara-cara perdamaian dalam mengatasi konflik, termasuk mengundang atau tidak Putin dalam gelaran G20.

Baca juga: Audiensi dengan Dubes Ukraina, Cak Imin: Mereka Harapkan Indonesia Bicara ke Putin untuk Hentikan Serangan

"Saya tidak dalam posisi untuk beri nasihat kepada pemerintah atau Presiden Indonesia. Saya sangat menghargai warga Indonesia dan presidennya. Tetapi akan sangat baik apabila Federasi Rusia diboikot oleh pertemuan dan konferensi dunia," kata Hamianin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Putin tidak pantas berbicara mengenai isu-isu perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia.

Sebab, Putin dianggapnya sebagai pemimpin diktator usai menginvasi Ukraina.

"Sosok kriminal dan diktator dunia saya pikir tak punya hak untuk mendiskusikan isu keamanan, stabilitas dan pengembangan dunia seperti ini (di G20). Kehadirannya di pertemuan mana pun, di publik yang bebas dan negara demokrasi akan memalukan bagi negeri ini," ujarnya.

Sikap RI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, Indonesia selaku ketua presidensi G20 mengundang seluruh anggota, termasuk Rusia.

"Sebagai presidensi dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, dan bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip base on principal," kata Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis.

Baca juga: Putin Akan ke G20 Bali, Indonesia Tegaskan Tetap Netral sebagai Ketua

Triansyah mengatakan, sikap Indonesia di berbagai forum atau organsiasi internasional selalu berpegang pada aturan presidensi.

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali.

"Oleh karena itu, memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengudang semua anggotanya," ujarnya.