Kompas.com - 26/03/2022, 07:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 membuat posisi Indonesia selaku Ketua Presidensi menjadi medan tarik menarik.

Pasalnya, kehadiran Putin ditentang oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya seiring dengan invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina.

Perwakilan Rusia dan Ukraina di Indonesia berbondong-bondong mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna melakukan lobi terkait kehadiran Putin di perhelatan akbar tersebut.

Kamis, 24 Maret 2022, Duta Besar Rusia untuk Republik Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengunjungi pimpinan DPR Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin membernarkan adanya pembahasan tentang rencana kehadiran Putin pada KTT G20 di Bali, November 2022 mendatang.

Baca juga: Sampai Kapan Putin Perintahkan Invasi Rusia ke Ukraina? Ini Prediksinya...

"Bu Dubes menyatakan bahwa sampai hari ini ada kesiapan dan kesanggupannya (Putin) untuk hadir," kata Muhaimin.

Selain itu, Muhaimin juga meminta, meminta Rusia mempercepat terciptanya suasana damai di Ukraina agar tidak memicu perang global.

"Ya tentu kita berharap segera tercipta suasana damai di Ukraina yang kita sangat khawatir Ukraina ini bisa menjadi pemicu perang global. Supaya tidak jadi pemicu, kita berharap kepada Rusia untuk mempercepat keadaan ini sehingga menjadi lebih damai," kata Muhaimin seusai pertemuan.

Muhaimin mengatakan, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi pengingat bagi semua pihak untuk membangun tata dunia baru yang lebih damai tanpa ada ketegangan militer antarnegara maupun antarblok.

Satu hari berselang, 25 Maret 2022, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin mengunjungi pimpinan DPR Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina

Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin mengatakan, Ukraina berharap Indonesia berperan aktif untuk membantu menyelesaikan konflik usai Rusia menyerang wilayahnya beberapa bulan belakangan.

Hamianin, kata Muhaimin, menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum Presidensi G20 akhir tahun nanti untuk menghentikan serangan Rusia ke Ukraina.

Ia mengaku akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atas permintaan Dubes Ukraina tersebut.

"Nah ini nanti akan kita sampaikan kepada presiden harapan-harapan Pak Duta Besar salah satunya di G20," jelasnya.

Ukraina harap Putin diboikot

Usai pertemuan dengan pimpinan DPR, Hamianin berharap Presiden Rusia tidak diundang dalam KTT G20.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur Indonesia menentukan cara-cara perdamaian dalam mengatasi konflik, termasuk mengundang atau tidak Putin dalam gelaran G20.

Baca juga: Audiensi dengan Dubes Ukraina, Cak Imin: Mereka Harapkan Indonesia Bicara ke Putin untuk Hentikan Serangan

"Saya tidak dalam posisi untuk beri nasihat kepada pemerintah atau Presiden Indonesia. Saya sangat menghargai warga Indonesia dan presidennya. Tetapi akan sangat baik apabila Federasi Rusia diboikot oleh pertemuan dan konferensi dunia," kata Hamianin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Putin tidak pantas berbicara mengenai isu-isu perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia.

Sebab, Putin dianggapnya sebagai pemimpin diktator usai menginvasi Ukraina.

"Sosok kriminal dan diktator dunia saya pikir tak punya hak untuk mendiskusikan isu keamanan, stabilitas dan pengembangan dunia seperti ini (di G20). Kehadirannya di pertemuan mana pun, di publik yang bebas dan negara demokrasi akan memalukan bagi negeri ini," ujarnya.

Sikap RI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, Indonesia selaku ketua presidensi G20 mengundang seluruh anggota, termasuk Rusia.

"Sebagai presidensi dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, dan bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip base on principal," kata Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis.

Baca juga: Putin Akan ke G20 Bali, Indonesia Tegaskan Tetap Netral sebagai Ketua

Triansyah mengatakan, sikap Indonesia di berbagai forum atau organsiasi internasional selalu berpegang pada aturan presidensi.

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali.

"Oleh karena itu, memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengudang semua anggotanya," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.