Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Dukung Resolusi PBB Terkait Situasi Kemanusiaan di Ukraina

Kompas.com - 25/03/2022, 14:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mendukung resolusi mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina dalam Sidang Darurat Khusus Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (24/3/2022)

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Arrmanatha Nasir mengatakan, resolusi dengan judul “Humanitarian Consequences of the Aggression against Ukraine” diadopsi melalui voting, dan memperoleh dukungan dari 140 negara, termasuk Indonesia.

"Melalui resolusi ini, anggota PBB menyatakan keprihatinannya dan mendorong agar segera diambil aksi untuk atasi masalah kemanusiaan di Ukraina dan sekitarnya," kata Nasir dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Pro Kontra Undangan Indonesia untuk Putin di KTT G20 di Tengah Invasi Ukraina

Nasir mengatakan, resolusi tersebut dirumuskan bersama oleh Ukraina, Perancis, Meksiko dan sejumlah negara sepemikiran dari berbagai kawasan.

Indonesia, kata dia terlibat aktif dalam pembahasan resolusi ini serta memberikan berbagai masukan substansi yang konstruktif.

"Masukan guna memastikan, segera dilakukannya de-eskalasi konflik, dijaminnya akses bantuan kemanusiaan, dijaminnya safe passage dan evakuasi bagi warga sipil; serta mendorong negosiasi dan dialog untuk selesaikan konflik," ujarnya.

Nasir mengatakan, tujuan Indonesia hanya satu yaitu memastikan masyarakat internasional segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin buruk.

Selain itu, ia mengatakan, Indonesia selalu konsisten menyerukan untuk segera dihentikannya perang, mengatasi masalah kemanusiaan, dan mendorong agar dihasilkannya kemajuan dialog dan negosiasi antara semua pihak di Ukraina.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Mediasi Biden-Putin soal Ukraina Sebelum KTT G20

Ia mengatakan, hal yang sama juga terus disampaikan Indonesia secara bilateral kepada negara-negara kunci.

Sebab, jika situasi di Ukraina berkepanjangan, dampak negatif tidak hanya terasa di Eropa, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia.

"Saat ini dampaknya bahkan sudah mulai kita lihat dari kenaikan harga pangan hingga energi. Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong upaya di PBB untuk bisa hentikan perang di Ukraina," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com