Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Sentil Menteri Kampanye Capres, Pengamat: Cemas karena Elektabilitas Cak Imin Rendah

Kompas.com - 25/03/2022, 11:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bicara soal menteri yang memanfaatkan jabatan untuk kampanye menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Langkah PKB ini pun dinilai sebagai bentuk kecemasan partai tersebut dalam menghadapi pertaurangan pilpres.

Pasalnya, Ketua Umum PKB yang digadang-gadang maju di pemilihan presiden elektabilitasnya tak seberapa.

"Bisa juga ini dibaca kecemasan dari PKB karena elektabilitas ketua umum mereka berdasarkan dari hasil survei sejumlah lembaga berada di bawah nama-nama pendatang baru di bursa kandidat presiden dengan latar belakang menteri," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kunoro, kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Dalam berbagai survei, elektabilitas Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hanya berkisar di angka 1 persen.

Angka itu kalah jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 dan dirilis 9 Januari 2022 menunjukkan bahwa elektabilitas Cak Imin, begitu sapaan akrab Muhaimin, berkisar di angka 0,3 sampai 1,5 persen.

Elektabilitas itu tak jauh beda dari sejumlah nama elite partai politik lain seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Oleh karenanya, dinilai wajar jika PKB mengkhawatirkan nasib mereka di pilpres mendatang.

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Menurut Bawono, pun tidak bisa disalahkan jika ada pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas di tengah masyarakat.

Jelang pilpres, upaya-upaya demikian dinilai lumrah. Paling penting, target capaian kinerja pejabat publik tersebut tetap baik.

"Jadi bukan sekadar pencitraan diri saja seolah-olah telah berhasil memenuhi target capaian padahal tidak berhasil memenuhi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurut dia, menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Namun, Jazilul tak mengungkapkan siapa menteri yang dia maksud. Menurutnya, ini ia ungkapkan sebagai kritik agar para menteri tersebut meningkatkan kinerja.

"Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu presiden maka fokuslah pada tugas itu. Mudah-mudahan Pak Presiden juga itu tahu," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com