Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Sentil Menteri Kampanye Capres, Pengamat: Cemas karena Elektabilitas Cak Imin Rendah

Kompas.com - 25/03/2022, 11:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bicara soal menteri yang memanfaatkan jabatan untuk kampanye menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Langkah PKB ini pun dinilai sebagai bentuk kecemasan partai tersebut dalam menghadapi pertaurangan pilpres.

Pasalnya, Ketua Umum PKB yang digadang-gadang maju di pemilihan presiden elektabilitasnya tak seberapa.

"Bisa juga ini dibaca kecemasan dari PKB karena elektabilitas ketua umum mereka berdasarkan dari hasil survei sejumlah lembaga berada di bawah nama-nama pendatang baru di bursa kandidat presiden dengan latar belakang menteri," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kunoro, kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Dalam berbagai survei, elektabilitas Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hanya berkisar di angka 1 persen.

Angka itu kalah jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 dan dirilis 9 Januari 2022 menunjukkan bahwa elektabilitas Cak Imin, begitu sapaan akrab Muhaimin, berkisar di angka 0,3 sampai 1,5 persen.

Elektabilitas itu tak jauh beda dari sejumlah nama elite partai politik lain seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Oleh karenanya, dinilai wajar jika PKB mengkhawatirkan nasib mereka di pilpres mendatang.

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Menurut Bawono, pun tidak bisa disalahkan jika ada pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas di tengah masyarakat.

Jelang pilpres, upaya-upaya demikian dinilai lumrah. Paling penting, target capaian kinerja pejabat publik tersebut tetap baik.

"Jadi bukan sekadar pencitraan diri saja seolah-olah telah berhasil memenuhi target capaian padahal tidak berhasil memenuhi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurut dia, menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Enggan Kursi PKB Diganggu, Cak Imin Dinilai Tak Rela PAN Masuk Kabinet

Namun, Jazilul tak mengungkapkan siapa menteri yang dia maksud. Menurutnya, ini ia ungkapkan sebagai kritik agar para menteri tersebut meningkatkan kinerja.

"Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu presiden maka fokuslah pada tugas itu. Mudah-mudahan Pak Presiden juga itu tahu," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com