JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bicara soal menteri yang memanfaatkan jabatan untuk kampanye menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Langkah PKB ini pun dinilai sebagai bentuk kecemasan partai tersebut dalam menghadapi pertaurangan pilpres.
Pasalnya, Ketua Umum PKB yang digadang-gadang maju di pemilihan presiden elektabilitasnya tak seberapa.
"Bisa juga ini dibaca kecemasan dari PKB karena elektabilitas ketua umum mereka berdasarkan dari hasil survei sejumlah lembaga berada di bawah nama-nama pendatang baru di bursa kandidat presiden dengan latar belakang menteri," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kunoro, kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).
Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres
Dalam berbagai survei, elektabilitas Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hanya berkisar di angka 1 persen.
Angka itu kalah jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 dan dirilis 9 Januari 2022 menunjukkan bahwa elektabilitas Cak Imin, begitu sapaan akrab Muhaimin, berkisar di angka 0,3 sampai 1,5 persen.
Elektabilitas itu tak jauh beda dari sejumlah nama elite partai politik lain seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Oleh karenanya, dinilai wajar jika PKB mengkhawatirkan nasib mereka di pilpres mendatang.
Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB
Menurut Bawono, pun tidak bisa disalahkan jika ada pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas di tengah masyarakat.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.