Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2022, 06:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, hingga saat ini, sebanyak 133 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Ukraina.

Sementara 23 orang WNI memilih untuk tetap bertahan di Ukraina dengan alasan keluarga. 

"WNI yang berhasil kita evakuasi sebanyak 133. Ada 23 WNI yang memilih sejak awal untuk tetap tinggal di Ukraina dan dalam hal ini KBRI Kyiv yang terus beroperasi terus menjalin komunikasi dengan mereka," kata Judha dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Cerita WNI yang Sempat Tertahan di Chernihiv Ukraina: Tempat Persembunyian Dibom

Judha mengatakan, pada 21 Maret 2022, 12 orang WNI telah tiba di Jakarta.

Ia menjelaskan, 12 orang WNI tersebut terdiri dari sembilan WNI yang berasal dari Chernihiv, dua yang berada di Dnipro dan seorang WNI beserta seorang WN Ukraina berasal dari Kiev.

"(1 WNI beserta WN Ukraina) ini adalah orang tua dari dua anak dari Dnipro telah tiba di Jakarta, mereka telah menjalani proses karantina sesuai dengan protokol kesehatan dari Satgas Covid-19," ujarnya.

Lebih lanjut, Judha mengatakan, pada 22 Maret, seluruh WNI sudah bebas menjalani karantina dan sebanyak sembilan orang WNI yang merupakan pekerja migran sudah dipulangkan ke Binjai, Sumatera Utara.

"Dan saat ini Alhamdulillah mereka berkumpul kembali bersama keluarga," ucap dia.

Baca juga: Tertahan karena Pertempuran, 9 WNI di Chernihiv Ukraina Berlindung di Bungker

Pada 3 Maret sebanyak 80 WNI dipulangkan ke Tanah Air bersama 3 WNA. Lalu pada 9 Maret, Kemenlu mengungkapkan 114 WNI sudah berada di Indonesia setelah dievakuasi dari Ukraina.

Pada 10 Maret, bertambah menjadi 120 WNI. Dan pada 24 Maret Kemenlu merilis data 133 WNI kembali ke Tanah Air.  

Total ada 165 WNI di Ukraina sebelum negeri itu didera peperangan dengan Rusia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Nasional
KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.