Kompas.com - 24/03/2022, 19:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, tidak masalah jika ada menteri Jokowi yang dalam melaksanakan pekerjaannya dianggap seperti sedang kampanye menuju Pilpres.

Hal itu dikatakannya untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menduga ada menteri memanfaatkan posisinya untuk kampanye Pilpres 2024.

Arsul mengatakan, kegiatan menteri sah-sah saja disebut sebagai kampanye asalkan tidak mengganggu kinerja dan tidak dilarang presiden.

"Dalam arti target-target yang dibebankan sebagai tugas kementeriannya bisa diselesaikan dengan baik, maka kemudian melakukan kegiatan yang bisa ditafsiri sebagai kampanye awal itu ya bukan hal yang perlu dipermasalahkan," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Kendati begitu, Arsul mengingatkan bahwa kampanye itu juga dengan catatan tidak menggunakan anggaran maupun fasilitas negara.

Untuk itu, PPP mempertanyakan kembali apakah kegiatan yang ditafsir sebagai kampanye Pilpres itu mengganggu kerja menteri dalam tupoksinya.

"Jadi bagi PPP tekanannya adalah apakah menteri yang bersangkutan menjadi kedodoran atau tidak dengan tugas-tugasnya, terkait dengan kegiatan yang ditafsiri kampanye awal tersebut," imbuh dia.

"Jika tidak (mengganggu kinerja) dan menteri yang bersangkutan adalah pimpinan parpol ya masih bisa ditoleransi," sambungnya.

Baca juga: PKB Minta Menteri Tak Perlu Risau Isu Reshuffle dan Fokus Sesuai Tugasnya

Untuk itu, Arsul kemudian menyarankan sentilan itu perlu dibandingkan dengan anggota DPR.

Pasalnya, anggota DPR pun memiliki kerja khusus di antaranya dalam proses pembuatan legislasi.

"Bagi PPP, jika kita mau melakukan ukuran yang kaku, yakni harus fokus kerja, maka ini juga berlaku bagi yang ada di DPR," katanya.

"Capres atau cawapres potensial yang ada di DPR juga mestinya harus fokus dengan tugas-tugas konstitusionalnya," pungkas Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menuju Pilpres 2024.

Namun, dia tak menyebutkan siapa menteri-menteri yang dimaksud.

"Agar para menteri fokus, jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres, itu kan ada. Itu bagian dari koreksi untuk meningkatkan kinerjanya," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis.

"Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu Presiden maka fokuslah pada tugas itu," sambung dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.