Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Sebut Ada Menteri Kampanye Capres, PPP: Tak Masalah Bekerja Lalu Ditafsir sebagai Kampanye

Kompas.com - 24/03/2022, 19:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, tidak masalah jika ada menteri Jokowi yang dalam melaksanakan pekerjaannya dianggap seperti sedang kampanye menuju Pilpres.

Hal itu dikatakannya untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menduga ada menteri memanfaatkan posisinya untuk kampanye Pilpres 2024.

Arsul mengatakan, kegiatan menteri sah-sah saja disebut sebagai kampanye asalkan tidak mengganggu kinerja dan tidak dilarang presiden.

"Dalam arti target-target yang dibebankan sebagai tugas kementeriannya bisa diselesaikan dengan baik, maka kemudian melakukan kegiatan yang bisa ditafsiri sebagai kampanye awal itu ya bukan hal yang perlu dipermasalahkan," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Kendati begitu, Arsul mengingatkan bahwa kampanye itu juga dengan catatan tidak menggunakan anggaran maupun fasilitas negara.

Untuk itu, PPP mempertanyakan kembali apakah kegiatan yang ditafsir sebagai kampanye Pilpres itu mengganggu kerja menteri dalam tupoksinya.

"Jadi bagi PPP tekanannya adalah apakah menteri yang bersangkutan menjadi kedodoran atau tidak dengan tugas-tugasnya, terkait dengan kegiatan yang ditafsiri kampanye awal tersebut," imbuh dia.

"Jika tidak (mengganggu kinerja) dan menteri yang bersangkutan adalah pimpinan parpol ya masih bisa ditoleransi," sambungnya.

Baca juga: PKB Minta Menteri Tak Perlu Risau Isu Reshuffle dan Fokus Sesuai Tugasnya

Untuk itu, Arsul kemudian menyarankan sentilan itu perlu dibandingkan dengan anggota DPR.

Pasalnya, anggota DPR pun memiliki kerja khusus di antaranya dalam proses pembuatan legislasi.

"Bagi PPP, jika kita mau melakukan ukuran yang kaku, yakni harus fokus kerja, maka ini juga berlaku bagi yang ada di DPR," katanya.

"Capres atau cawapres potensial yang ada di DPR juga mestinya harus fokus dengan tugas-tugas konstitusionalnya," pungkas Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menuju Pilpres 2024.

Namun, dia tak menyebutkan siapa menteri-menteri yang dimaksud.

"Agar para menteri fokus, jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres, itu kan ada. Itu bagian dari koreksi untuk meningkatkan kinerjanya," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis.

"Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu Presiden maka fokuslah pada tugas itu," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Nasional
Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Nasional
Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com