Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Lebaran Dinilai Tetap Berpotensi Tingkatkan Covid-19 Meski Berlaku Syarat Vaksinasi

Kompas.com - 24/03/2022, 15:24 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, potensi ledakan kasus Covid-19 akibat kebijakan mudik Lebaran tetap ada.

Meski syarat vaksinasi diberlakukan, menurut dia, hal itu tidak serta merta menghilangkan ancaman peningkatan kasus setelah Lebaran.

"Ledakan kasus itu sulit dihindari," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Jokowi Persilakan Masyarakat Mudik Lebaran, Syaratnya Sudah Vaksinasi Booster

Dicky mengingatkan bahwa virus SARS-CoV-2 tidak melemah meski banyak negara telah melakukan vaksinasi. Bahkan, varian baru virus terus bermunculan.

Di Indonesia sendiri, masih banyak daerah yang capaian vaksinasinya rendah. Bahkan, cakupan vaksinasi booster atau dosis ketiga belum mencapai 10 persen.

Sementara, vaksin booster jadi salah satu syarat warga untuk bisa mudik Lebaran.

Oleh karenanya, Dicky mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi, baik dosis pertama, kedua, maupun booster.

"Berat mengejar (capaian vakasinasi), dalam waktu dua bulan saja berat, apalagi ini sebentar lagi mau puasa," ujarnya.

Dengan kondisi demikian, menurut Dicky, dibukanya izin mudik Lebaran tahun ini harus dibarengi dengan pengetatan di bidang lainnya.

Misalnya, tetap melakukan deteksi dini surveilans Covid-19. Kemudian, memastikan masyarakat menjalankan 5M atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Baca juga: Kemenhub Akan Terbitkan Aturan Mudik Pekan Depan

Tak kalah penting yakni meningkatkan kualitas udara pada transportasi umum yang akan digunakan masyarakat untuk mudik, seperti kereta dan bus, dengan memastikan adanya ventilasi udara yang cukup.

"Kesiapan prasarana dan sarana kesehatan juga tetap disiapkan," tuturnya.

Dicky menambahkan, di tahun 2022 ini kebijakan banyak negara soal pandemi Covid-19 cenderung melunak. Padahal, pandemi virus corona belum berakhir.

Jika pelonggaran dilakukan secara serentak di seluruh sektor, menurut dia, bukan tidak mungkin lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi.

"Dilakukan pelonggaran silakan, misalnya tidak ada karantina, tidak ada tes, itu bisa. Tapi jangan sampai 5M ini lepas, masker di mana-mana lepas, pembatasan kapasitas lepas, wah ini berbahaya," kata Dicky.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com