Kompas.com - 24/03/2022, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah diplomasi Indonesia kini menjadi sorotan dunia karena saat ini memegang jabatan kepresidenan bergilir G20. Sebab, Amerika Serikat dan sekutunya serta Rusia yang juga menjadi anggota forum itu kini tengah berselisih terkait sikap Rusia yang menyerbu Ukraina.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, shuttle diplomacy adalah salah satu cara yang bisa ditempuh Indonesia supaya konflik tidak melebar dan merusak agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17. KTT itu rencananya akan digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022.

"Menlu atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia," kata Hikmahanto melalui keterangan pers, Kamis (24/3/2022).

Karena memegang kepresidenan bergilir G20, maka prinsip aktif dalam diplomasi Indonesia harus dimaksimalkan. Tiga agenda utama yang akan dibahas dalam KTT G20 mendatang adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Baca juga: PM Australia Tak Terima Indonesia Undang Putin ke KTT G20

Amerika Serikat dan Blok Barat saat ini dalam posisi mendukung Ukraina. Sedangkan China tetap mendukung Rusia.

Ketegangan akibat peperangan di Ukraina pun meluas karena baik Rusia dan Amerika Serikat serta sekutunya saling menjatuhkan sanksi.

Menurut Hikmahanto, posisi dan prinsip diplomasi Indonesia saat ini benar-benar diuji dan harus diperlihatkan ketika menghadapi dua kekuatan besar di dunia yang sedang berselisih terkait konflik bersenjata di Ukraina.

"Indonesia pun menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 bukan November mendatang," kata Rektor Universitas A Yani itu.

AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Bahkan Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya mereka menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20 pada November mendatang.

Baca juga: AS dan Sekutu Dorong Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: RI Jangan Terbawa Arus

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, Presiden Vladimir Putin dilaporkan akan tetap menghadiri KTT G20.

Vorobieva mengatakan dengan upaya untuk mendepak Rusia dari forum G20 justru tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Malah menurut dia jika Rusia maka pemecahan masalah perekonomian akan semakin sulit.

"Kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang sedang diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi begitu banyak negara di dunia oleh Barat," kata Vorobieva.

Baca juga: KTT G20, Media Asing Beritakan Indonesia Tidak Depak Rusia dan Putin dari Pertemuan

Pemerintah China kemarin juga menyatakan menolak saran supaya Rusia tidak diikutsertakan dalam KTT G20. Menurut mereka Rusia adalah anggota penting G20.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

(Penulis : Tito Hilmawan Reditya | Editor : Tito Hilmawan Reditya)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
Uji Materi 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Uji Materi "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Nasional
Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Demokrat Diminta Kumpulkan Alat Bukti jika Ragukan Independensi KPK dalam Perkara Lukas Enembe

Nasional
Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir

Nasional
Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: Yang Saya Lakukan Biasa Saja

Nasional
KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

Nasional
Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Nasional
Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.