DPR Targetkan RUU TPKS Disahkan Sebelum Reses, Menteri PPPA: Pemerintah Sangat Siap

Kompas.com - 24/03/2022, 12:26 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan, pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara maraton agar dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses.

"Sangat amat siap, sangat amat siap, karena ini kan sudah menjadi penantian masyarakat yang panjang dari masyarakat, sangat siap," kata Bintang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Bintang meyakini, RUU TPKS dapat rampung dalam waktu cepat selama ada komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk menuntaskan RUU tersebut.

Menurut dia, untuk membahas RUU yang bersifat mendesak, bisa saja DPR dan pemerintah menggelar rapat maraton agar RUU tersebut dapat segera disahkan.

Baca juga: Baleg Harap RUU TPKS Disahkan Sebelum 15 April 2022

"Selama ini dalam pembahasan rancangan undang-undang kalau ini memang sudah kemendesakan, dibutuhkan, biasanya dilaksanakan maraton. Pagi-siang-malam itu kita lakukan pembahasan," ujar Bintang.

Di samping itu, Bintang tak mempersoalkan pembahasan RUU TPKS yang baru dimulai pada Kamis ini, meski sebelumnya sempat direncanakan berlangsung pada masa reses DPR lalu.

Ia berpandangan, masa reses merupakan waktu bagi para anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk mengenai RUU TPKS.

"Kami menghormati teman-teman DPR karena di masa reses ini mereka mungkin menyerap aspirasi masyarakat, mengakomodir terkait dengan penyempurnaan untuk kita mendapatkan hal yang sempurna dalam rancangan undang-undang yang akan kita sahkan nanti," kata Bintang.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas berharap RUU TPKS dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 April 2022 mendatang.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Mulai Pembahasan RUU TPKS

"Saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan rancangan undang-undang ini sebelum masa reses ini sudah bisa kita sahkan," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja dengan pemerintah, Kamis.

Supratman menuturkan, dalam jadwal yang disusun oleh Baleg, rapat panitia kerja pembahasan RUU TPKS akan dimulai pada Senin (28/3/2022).

Sementara, rapat kerja Baleg untuk mengambil keputusan tingkat pertama dijadwalkan jatuh pada 5 April 2022.

"Jadi 5 April undang-undang ini di Badan Legislasi sudah kita harapkan bisa selesai ya mudah-mudahan ada," ujar Supratman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenderal Listyo Sigit Akui Polri Belum Sempurna, Janji Terus Berbenah

Jenderal Listyo Sigit Akui Polri Belum Sempurna, Janji Terus Berbenah

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-2 Seluruh Indonesia, Berlaku 5 Juli-1 Agustus

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-2 Seluruh Indonesia, Berlaku 5 Juli-1 Agustus

Nasional
Sidang Etik Lili Pintauli, Dewas KPK: 60 Hari Harus Sudah Diputus

Sidang Etik Lili Pintauli, Dewas KPK: 60 Hari Harus Sudah Diputus

Nasional
Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Nasional
Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Nasional
Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Nasional
Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

Nasional
Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Nasional
Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Nasional
Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Nasional
Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Nasional
Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Nasional
Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.