Kompas.com - 24/03/2022, 12:26 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan, pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara maraton agar dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses.

"Sangat amat siap, sangat amat siap, karena ini kan sudah menjadi penantian masyarakat yang panjang dari masyarakat, sangat siap," kata Bintang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Bintang meyakini, RUU TPKS dapat rampung dalam waktu cepat selama ada komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk menuntaskan RUU tersebut.

Menurut dia, untuk membahas RUU yang bersifat mendesak, bisa saja DPR dan pemerintah menggelar rapat maraton agar RUU tersebut dapat segera disahkan.

Baca juga: Baleg Harap RUU TPKS Disahkan Sebelum 15 April 2022

"Selama ini dalam pembahasan rancangan undang-undang kalau ini memang sudah kemendesakan, dibutuhkan, biasanya dilaksanakan maraton. Pagi-siang-malam itu kita lakukan pembahasan," ujar Bintang.

Di samping itu, Bintang tak mempersoalkan pembahasan RUU TPKS yang baru dimulai pada Kamis ini, meski sebelumnya sempat direncanakan berlangsung pada masa reses DPR lalu.

Ia berpandangan, masa reses merupakan waktu bagi para anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk mengenai RUU TPKS.

"Kami menghormati teman-teman DPR karena di masa reses ini mereka mungkin menyerap aspirasi masyarakat, mengakomodir terkait dengan penyempurnaan untuk kita mendapatkan hal yang sempurna dalam rancangan undang-undang yang akan kita sahkan nanti," kata Bintang.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas berharap RUU TPKS dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 April 2022 mendatang.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Mulai Pembahasan RUU TPKS

"Saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan rancangan undang-undang ini sebelum masa reses ini sudah bisa kita sahkan," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja dengan pemerintah, Kamis.

Supratman menuturkan, dalam jadwal yang disusun oleh Baleg, rapat panitia kerja pembahasan RUU TPKS akan dimulai pada Senin (28/3/2022).

Sementara, rapat kerja Baleg untuk mengambil keputusan tingkat pertama dijadwalkan jatuh pada 5 April 2022.

"Jadi 5 April undang-undang ini di Badan Legislasi sudah kita harapkan bisa selesai ya mudah-mudahan ada," ujar Supratman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.