Komnas HAM Klaim, Inisiasi Dialog Disambut Baik Indonesia dan Kubu Pro-kemerdekaan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengeklaim, inisiasi dialog damai untuk konflik Papua disambut baik berbagai pihak, baik pemerintah Indonesia maupun kalangan pro-kemerdekaan Papua.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, penjajakan telah dilakukan untuk membuka kemungkinan perundingan antara Jakarta dengan Papua dan mengakhiri pendekatan senjata yang telah merenggut banyak korban jiwa di Papua.

"Komnas HAM bersama dengan Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua mulai melakukan serangkaian penjajakan dialog damai ini dengan menemui berbagai pihak di Papua pada 16-23 Maret 2022," kata Taufan dalam jumpa pers, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Dalam kunjungan tersebut, Taufan dan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, disebut telah menemui berbagai tokoh agama, adat, dan aktivis HAM Papua.

Mereka juga disebut menemui pemerintah daerah, TNI-POLRI di Merauke dan Wamena, serta Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Teguh Muji Angkasa.

Taufan dan kawan-kawan menyampaikan beberapa misi yang ingin dicapai melalui inisiasi dialog damai itu, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di Papua baik dari kelompok pro-kemerdekaan maupun TNI-Polri, serta kemungkinan perundingan antara Jakarta dan Papua.

"Kedua misi tadi telah disampaikan dan mendapatkan sambutan yang baik," ujar Taufan.

"Penghentian konflik bersenjata yang telah menimbulkan banyak korban di Papua adalah misi utama Komnas HAM dan melalui langkah itulah kami berkeyakinan negosiasi atau perundingan damai dimungkinkan terwujud. Pertolongan terhadap pengungsi juga merupakan isu penting yang dapat dicarikan solusi," ujar dia.

Taufan melanjutkan, upaya membangun komunikasi bukan hanya dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci pro-kemerdekaan di Papua, tetapi juga dengan tokoh-tokoh kunci di mancanegara.

"Juga yang di luar negeri yang dianggap sebagai 'musuh negara', saya katakan dengan menyebut nama, salah satunya Benny Wenda (Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua), kami sedang upayakan ketemu dengan Benny Wenda," ungkap Taufan.

Taufan mengakui, ada kesulitan berkomunikasi dengan Benny Wenda yang disebutnya "memberikan respons yang mempersoalkan".

Baca juga: Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Namun, menurutnya, hal itu tak jadi soal.

"Saya punya banyak teman yang punya jalur berkomunikasi dengan Benny, lewat jalur itu bisa membantu kita meyakinkan dia untuk bertemu," ujar Taufan.

"Komnas HAM sangat mengharapkan dukungan dan masukan semua pihak terutama tokoh-tokoh masyarakat Papua," tambahnya.