Kompas.com - 23/03/2022, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, pelonggaran protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah negara Eropa turut disebabkan faktor politis, tidak sepenuhnya didasari oleh faktor kesehatan.

Menurut Budi, negara-negara Eropa memutuskan melonggarkan protokol kesehatan karena tekanan politik yang tinggi dari masyarakat untuk melakukan relaksasi karena mereka sudah tidak begitu khawatir tertular Covid-19.

"Itu membuat pemerintahnya akhirnya mengambil keputusan politis, bukan keputusan kesehatan, tapi keputusan yang pertimbangan sosial politisnya tinggi karena melihat bahwa masyarakatnya juga sudah tidak terlalu khawatir kalau kena Covid," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Menkes Beberkan Indikator yang Harus Dipenuhi agar Covid-19 Jadi Endemi

Budi menyebutkan, terdapat survei yang menunjukkan bahwa orang-orang Eropa cenderung tidak takut menghadapi Covid-19 dibandingkan masyarkat dari wilayah lainnya, termasuk Asia.

Padahal, kata Budi, di negara-negara Eropa yang sudah melonggarkan protokol kesehatan seperti Inggris, Swedia, Norwegia, Spanyol, kasus Covid-19-nya masih tinggi.

Namun, pemerintah setempat memutuskan melakukan relaksasi protokol kesehatan karena tekanan masyarakat yang begitu besar.

"Ini adalah satu realitas yang kita hadapi bahwa transisi dari pandmi endemi tidak murni dari sektor kesehatan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan sosial politik," kata Budi.

Baca juga: Covid-19 Indonesia Turun di Saat Angka Global Naik, Menkes Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker

Budi mengatakan, relaksasi protokol kesehatan di Indonesia kelak, tidak akan hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tapi pendekatan ilmiah.

"Tapi memang sebaiknya pertimbangan sektor kesehatannya harusnya lebih tinggi sehingga kebijakan policy yang diambil tidak berbasis full emosi tapi juga ada berbasis scientific-nya, karena kami takutnya nanti tidak terkendali," ujar Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Nasional
Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Nasional
AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

Nasional
Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi 'Justice Collaborator'

Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Survei Litbang "Kompas": Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Nasional
Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.