Kompas.com - 23/03/2022, 11:26 WIB

JAKARTA KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengungkapkan, Kejagung punya tiga strategi untuk mengoptimalkan penyelamatan keuangan negara melalui penanganan tindak pidana korupsi.

Strategi pertama, kata Febrie, Kejagung tidak hanya memidana subjek hukum orang perseorangan, tapi juga subjek hukum korporasi agar memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa denda.

"Pemidanaan tidak hanya diarahkan kepada subjek hukum orang perseorangan tetapi kepada subjek hukum korporasi untuk memunculkan efek penjeraan, tetapi juga akan menghasilkan pendapatan negara karena korporasi sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum untuk membayar denda," kata Febrie dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Jampidsus: Temuan Sementara, Negara Rugi Rp 515 Miliar dalam Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Strategi kedua adalah penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya fokus pada pembuktian unsur merugikan keuangan negara, tapi juga merugikan perekonomian negara.

Menurut Febrie, sejauh ini aparat penegak hukum hanya menitikberatkan pada pemulihan keuangan negara, sedangkan kerugian perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi belum menjadi standar penanganan.

"Hal ini menimbulkan tingkat pemulihan ekonomi negara seringkali tidak sebanding dengan opportunity cost dan multiplier economy effect yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi," kata Febrie.

Baca juga: Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Febrie melanjutkan, strategi ketiga adalah penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus-kasus korupsi.

"Penerapan secara konsisten tindak pidana pencucian uang, selain untuk efek penjeraan, juga sebagai upaya untuk penyelamatan keuangan negara dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," ujar Febrie.

Baca juga: Jokowi: Jumlah Hakim Tipikor dan Tata Usaha Negara Kurang, Perlu Langkah Progresif untuk Mengatasi

Dalam rapat ini, Febrie juga memaparkan bahwa Kejagung telah melampaui target PNBP dari bidang tindak pidana khusus dan umum tahun 2021 dengan capaian sebesar 197,01 persen.

Sementara, hingga 18 Maret 2022, capaian target PNBP dari bidang pidana khusus dan umum telah mencapai 27,17 persen atau sekitar Rp 97,28 miliar.

Angka tersebut berasal dari sejumlah komponen antara lain penjualan barang rampasan hasil sitaan, pendapatan denda, pendapatan uang sitaan hasil korupsi, dan pendapatan uang sitaan tindak pidana pencucian uang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.