Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Politik "Semau Gue" dalam Wacana Tunda Pemilu dan Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 23/03/2022, 06:07 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia sekaligus Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet mengatakan, elite politik seharusnya tidak menyampaikan wacana yang kontroversial seperti penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 demi meloloskan agenda masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Robet mengatakan elite politik tidak seharusnya bisa seenaknya melontarkan wacana yang membuat gaduh dan mengancam amanat reformasi.

"Elite Indonesia mesti menghentikan cara berpolitik semau gue," kata Robet kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Robet juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pendukungnya yang masih menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ataupun ide 3 periode.

"Selayaknya presiden menyatakan sikap ketaatannya kepada konstitusi dengan pertama-tama menegur dan meminta semua pendukungnya menghentikan ide dan mobilisasi perpanjangan masa jabatan ataupun ide 3 periode," ujar Robet.

Baca juga: Polemik Rakor Penundaan Pemilu 2024 yang Berujung Pembatalan

Menurut Robet, Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan mempunyai kewajiban memelihara sistem ketatanegaraan yang demokratis. Dia mengatakan, masyarakat harus memberi apresiasi kepada pimpinan partai koalisi pemerintah yang tegas mempertahankan prinsip-prinsip konstitusionalisme, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kekukuhan mereka memberikan setitik harapan bagi penguatan sistem demokrasi kita," ucap Robet.

Luhut harus ditegur

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan Presiden Jokowi juga seharusnya menegur Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena menyuarakan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tanpa melalui pemilu.

"Presiden Joko Widodo harus berani menegur Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan karena dua hal. Yaitu berbicara di luar bidang dia sebagai menteri bidang koordinator maritim dan investasi serta juga karena telah mendorong sebuah agenda sangat kontroversial penundaan pemilu tahun 2024 notabene tidak pernah menjadi pembahasan oleh menteri-menteri di bidang polhukam," kata Bawono kepada Kompas.com.

Sampai saat ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan agenda dan tahapan menuju pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Mahfud sempat mengirim undangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas soal penundaan pemilu pada pekan lalu, tetapi akhirnya dibatalkan dengan alasan bisa menimbulkan praduga dan isunya dikhawatirkan menjadi liar.

"Dua menteri dalam bidang polhukam, Mahfud MD dan Tito Karnavian, telah menegaskan tidak ada penundaan pemilu. Terlihat jelas ada ketidaksatuan sikap di pemerintahan mengenai pemilu 2024," ujar Bawono.

Baca juga: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wacana Rasa Orde Baru

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mulanya mengomentari isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden pada 2021 lalu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar lantas mengusulkan gagasan tentang penundaan pemilu 2024. Tidak lama kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan hal yang sama.

Selain alasan pemulihan ekonomi, Muhaimin mengatakan banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut klaim Muhaimin soal analisis big data perbincangan di media sosial, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ironi Penanganan Judi 'Online' di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Ironi Penanganan Judi "Online" di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Nasional
Perang Bersama Melawan Judi 'Online'

Perang Bersama Melawan Judi "Online"

Nasional
Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Nasional
Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Nasional
Buru-buru Revisi UU di Masa 'Bebek Lumpuh'

Buru-buru Revisi UU di Masa "Bebek Lumpuh"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

Nasional
Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com