Menilik Rumusan Akademisi untuk Pembenahan Kinerja KPK

"Karena selain pendekatan kerja yang formal juga cenderung duplikasi dengan kegiatan lembaga sang pimpinan, sehingga penampilan KPK menjadi tidak berbeda dari lembaga penegak hukum darimana sang pimpinan berasal," kata Abdul kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: ICW: Ketidakpuasan Publik pada KPK Tinggi karena Masukan Masyarakat Tak Dihiraukan

Langkah kedua adalah Abdul menyarankan sebaiknya pimpinan kpk direkrut dari kalangan akademisi atau aktivis penegakan hukum antikorupsi.

"Agar semangat dan gerak langkah KPK bisa lebih luwes dan tidak terjebak menjadi lembaga yang teralienasi dari masyarakatnya sendiri," ujar Abdul.

Rumusan ketiga menurut Abdul adalah KPK dibentuk tidak hanya menjadi lembaga penegakan hukum, tetapi juga harus menjadi lembaga yang melakukan kegiatan yang mengarah pada pencegahan korupsi dengan berbagai bentuk kegiatan yang fleksibel.

"Sehingga formalitas penegakan hukum tidak menjadikan jarak dengan masyarakat terutama dalam konteks partisipasi pencegahan korupsi," ucap Abdul.

Hujan kritik

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengemukakan, KPK dalam kepemimpinan saat ini kerap mengabaikan masukan dan kritik dari masyarakat.

“Kritik yang selama ini disampaikan oleh masyarakat perihal kerja pemberantasan korupsi KPK tidak dihiraukan oleh pimpinan,” kata Kurnia pada Kompas.com, Senin (21/3/2022) lalu.

“Hampir setiap kejadian yang menyita perhatian publik berkaitan dengan kinerja KPK selalu diberi masukan oleh sejumlah kalangan. Namun alih-alih dilakukan, pimpinan KPK malah larut akan tindakan kontroversinya,” lanjut Kurnia.

Baca juga: Publik Dinilai Anggap KPK Tak Setangguh Dulu

Berdasarkan situasi itu, lanjut Kurnia, pimpinan KPK memang ingin lembaganya dijauhi masyarakat.

“Persepsi masyarakat terhadap KPK pada periode kepemimpinan Firli Bahuri ini sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Bagaimana mungkin masyarakat akan percaya dengan kerja KPK jika dua pimpinannya saja sudah terbukti melanggar kode etik?” ujar Kurnia.

Secara terpisah, peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, nama-nama besar di dalam Dewas KPK tak bisa menjamin bahwa kinerja Dewas akan menjadi baik.

Anggota Dewas KPK saat ini adalah:

1. Tumpak Hatarongan Panggabean (Ketua)
2. Indriyanto Seno Adjie (menggantikan Artidjo Alkostar yang meninggal pada 28 Februari 2021)
3. Albertina Ho
4. Syamsuddin Haris
5. Harjono

Zaenur pun pesimistis KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri akan berbenah.

“Kecil kemungkinan pimpinan KPK mau berubah. Satu-satunya harapan saya adalah tahun depan mereka tidak lagi terpilih,” ujar Zaenur.

(Penulis : Irfan Kamil, Tatang Guritno/ Editor : Dani Prabowo, Krisiandi, Egidius Patnistik)