Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Reshuffle, Pengamat Sebut Jokowi Bakal Pertimbangkan Posisi Mendag dan PAN

Kompas.com - 22/03/2022, 20:12 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desas-desus mengenai perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berembus. Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, jika reshuffle akan terjadi maka ada dua hal yang bakal menjadi pertimbangan Jokowi, yaitu posisi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Bawono, jika Jokowi menggunakan parameter kinerja, maka posisi Lutfi sebagai Menteri Perdagangan patut dievaluasi dan ada kemungkinan besar diganti.

"Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu menteri perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Selain itu, lanjut Bawono, jika Jokowi memilih untuk mengutamakan supaya PAN mendapat tempat di kabinet setelah menyatakan mendukung pemerintah pada tahun lalu, maka hal itu tergantung kepada kondisi internal koalisi.

Baca juga: Bima Arya: PAN Akan Dapat Kursi Menteri dan Wakil Menteri jika Ada Reshuffle

"Ini sangat tergantung dengan dinamika internal koalisi. Sejauh mana partai-partai politik di koalisi ikhlas menerima PAN," ujar Bawono.

Bawono mengatakan, sebagai anggota koalisi tentu PAN memang berharap mendapat posisi di kabinet. Hal itu membuat Jokowi mempunyai alasan kuat untuk melakukan reshuffle demi mengakomodasi PAN.

Menurut Bawono, jika Jokowi memutuskan mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN, maka dia memperkirakan akan rentan menganggu soliditas internal koalisi dan sangat berpotensi memunculkan berbagai persoalan politik di kabinet di kemudian hari.

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Demokrat: Reshuffle Lebih Tepat, daripada Mengemis-ngemis Minta Pemilu Ditunda

Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR itu, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Zulkifli mengatakan PAN tidak ikut campur dalam persoalan wacana reshuffle kabinet.

Politikus PAN Bima Arya Sugiarto justru membenarkan partainya bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan wakil menteri jika wacana reshuffle kabinet terwujud.

Baca juga: Surya Paloh: Sejauh Presiden Anggap Roda Pemerintahan Berjalan Efektif, Saya Tak Yakin Ada Reshuffle

Soal penunjukan siapa kader partai yang bakal diajukan menjadi menteri atau wakil menteri jika terjadi reshuffle, Bima mengatakan kalangan internal PAN sepakat menyerahkan urusan itu kepada Zulkifli.

Bima mengatakan, PAN mempunyai sejumlah kader yang dinilai mempunyai kemampuan yang baik untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Baru. Selain itu, dia mengatakan partainya juga sudah siap jika memang wacana reshuffle terwujud.

Sampai saat ini sumber Kompas.com di Istana menyatakan tidak ada agendan atau rencana terkait reshuffle.

"Belum ada jadwal reshuffle," ujar sumber itu saat dikonfirmasi.

Baca juga: Enggan Komentari Isu Reshuffle Akhir Maret, Nasdem: Itu Kewenangan Presiden

Pada Minggu pekan lalu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo merupakan gosip politik yang selalu ada menjelang hari Rabu Pon.

"Soal bongkar pasang kabinet ini. Kalau gosip politik selalu ada jelang Rabu Pon. Memang begitu kan imannya orang-orang politik, jadi ya sudah biasalah," ujar Faldo saat itu.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny/Editor : Egidius Patnistik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com