Praperadilan Kasus AW-101 Ditolak, KPK: Momentum Percepat Proses Penyidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan, ditolaknya praperadilan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 dapat mempercepat proses penyidikan.

Hal itu disampaikan Ali menanggapi ditolaknya praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Putusan ini menjadi momentum bagi KPK untuk mempercepat proses penyidikan perkara dimaksud dengan segera melengkapi alat bukti dan pemberkasan perkara agar segera dapat dilimpahkan ke persidangan," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101

KPK pun mengapresiasi putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan Nazar Effriandi yang menolak seluruh gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Jhon Irfan Kenway.

Dari awal, ujar Ali, KPK sangat meyakini bahwa seluruh proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 telah sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku.

"Kami memastikan seluruh proses penanganan perkara oleh KPK baik sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan dilakukan dengan tetap mematuhi segala aturan hukum yang berlaku," ucap dia.

Sebelumnya, Hakim Nazar Effriandi menolak permohonan Jhon Irfan Kenway yang memohon penyidikan untuk dihentikan dan status tersangka harus dicabut karena kasusnya sudah lebih dari dua tahun.

Baca juga: Sidang Praperadilan Kasus Helikopter AW-101, KPK Tegaskan Pemblokiran Rekening Sah

Hakim berpendapat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan KPK "dapat" menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai paling lama dua tahun.

Dengan demikian, tidak ada kewajiban KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan Helikopter AW-101 tersebut.

"Oleh karena terang dan jelas pada pasal tersebut terdapat kata 'dapat' sehingga hakim tunggal sependapat dengan uraian dan alasan-alasan termohon," ucap hakim.

Selain itu, objek permohonan Jhon Irfan Kenway yang meminta penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101 dihentikan bukan merupakan objek praperadilan.

Hakim juga menolak mengabulkan permohonan terkait penetapan tersangka yang tidak sah karena proses penyidikan terhadap para penyelenggara negara dalam kasus ini yang telah dihentikan.

Baca juga: Ajukan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101, Pemohon Minta Blokir KPK terhadap Kas TNI AU Dicabut

Menurut hakim, permohonan tersebut masuk ranah teknis dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan bukan lagi menyangkut aspek formal seperti yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 entang pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan.

Tidak hanya itu, hakim juga menolak permohonan pencabutan pemblokiran sejumlah aset yang diajukan Jhon Irfan Kenway.

"Setelah hakim tunggal memperhatikan dengan seksama, sependapat dengan termohon (KPK) pengertian blokir tidak sama dengan penyitaan apalagi dihubungkan pasal 18 Ayat 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor," ujar Nazar.

"Hakim menilai persoalan sudah masuk pembuktian pokok perkara apakah uang yang dimasuk uang negara atau tidak hakim tunggal praperadilan tidak punya kewenangan untuk memberikan penilaian. Sependapat dengan termohon maka alasan-alasan pemohon harus ditolak," lanjur Nazar.

Baca juga: Dugaan Korupsi Heli AW-101 Dihentikan Puspom TNI, Panglima: Saya Masih Pelajari

Penyidikan kasus pengadaan helikopter AW-101 di lingkungan TNI dihentikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima tersangka.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW.

Lalu, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.