Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmat Gobel: Pemerintah Harus Evaluasi Regulasi dan Iklim Bisnis Minyak Goreng

Kompas.com - 22/03/2022, 15:17 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel menyebutkan, pemerintah harus segera evalusi regulasi dan iklim niaga terkait dengan langka dan mahalnya minyak goreng di pasaran.

“Yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik?” kata Gobel kepada wartawan, Selasa (22/3/2022).

“Ini yang pemerintah harus evaluasi, terhadap semua kebijakan dan peraturannya. Menurut saya, persoalan pertama itu ada di peraturan pemerintah sendiri,” lanjut dia.

Baca juga: Data Kementerian Pertanian: Minyak Goreng Surplus 716.564 Ton hingga Akhir 2022

Gobel menyatakan tidak sepakat jika masalah langka dan mahalnya minyak goreng serta-merta dikaitkan dengan keberadaan “mafia”.

Indikasinya, ketika pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET), persediaan minyak goreng tiba-tiba kembali muncul di pasar walaupun dijual dengan harga yang cukup mahal.

Menurut dia, regulasi yang ada belum cukup baik sehingga ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih.

“’Mafia pangan’ itu menurut saya memang sengaja dari awal diciptakan. Yang ada saat ini para pengusaha ingin mengambil manfaat dari apa? Dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan,” ungkapnya.

“Ketika dia beli minyak Rp 20.000, lalu keluar (kebijakan) harus jual Rp 14.000, dia enggak mau jualan dong, dia tahu dia rugi. Kalau dia rugi, tidak mau jualan, biasanya diambil lagi oleh distributor. Pemerintah harus melihat ini adalah produk strategis, jadi jangan bicara business as usual,” ujar Gobel.

Eks Menteri Perdagangan tersebut menyebut bahwa pemerintah harus membuat definisi yang jelas mengenai praktik mafia, khususnya soal penimbunan.

“Misalnya pemerintah mengatakan mafia pangan, yang mana yang dimaksud? Jangan sampai penimbunan juga termasuk adanya penyimpanan, yang penyimpanan itu dikatakan penimbunan,” ujar Gobel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com