Kompas.com - 22/03/2022, 14:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G Plate mengatakan, dirinya sangat bersemangat untuk dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pirbadi (RUU PDP) menjadi undang-undang.

Johnny mengatakan, pemerintah selalu siap membahas RUU PDP bersama Komisi I DPR kapanpun waktunya.

"Semangat saya menggebu-gebu untuk menyelesaikan RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP, kalau bisa kemarin sudah selesai, kalau bsia kemarin. Kalau hari ini pun dengan senang hati saya, apalagi besok, silakan kita lanjutkan," kata Johnny dalam rapat Komisi I DPR, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: RUU PDP Masih Deadlock, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Johnny menuturkan, sejauh ini pemerintah masih menunggu jadwal rapat bersama panitia kerja (panja) yang dibentuk oleh Komisi I DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU PDP.

Ia menegaskan, pemerintah menghormati ketentuan aturan perundang-undangan bahwa pembahasan RUU PDP menunggu jadwal rapat panja.

Oleh karena itu, Johnny mengaku enggan membicarakan subtansi RUU PDP di muka publik karena menghormati proses pembahasan di tingkat panja.

"Saya tidak akan mengambil keputusan dan mendiskusikan atau menjawab di ruang publik karena menghormati ada panja, mengapa saya menghindari seluruh pertanyaan media karena menghormati panja kita, substansinya kita bicarakan di panja," kata dia.

Johnny juga mengeklaim bahwa pemerintah mendukung penuh penyelesaian RUU PDP demi kepentingan rakyat Indonesia.

Baca juga: Koalisi Perlindungan Data Pribadi Minta DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP

"Nothing but untuk kedaulatan rakyat Indonesia, tidak lebih dari itu, untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujar Johnny.

Pembahasan mengenai RUU PDP dilakukan sejak tahun lalu. Namun, proses pembahasan tak kunjung selesai.

Salah satu penghambat dalam proses pembahasan RUU ini adalah ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai Otoritas Perlindungan Data (OPD).

Pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, menginginkan ODP dibentuk di bawah kementerian. Sementara itu, DPR menilai OPD idealnya langsung di bawah kewenangan presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.