Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Kementerian Pertanian: Minyak Goreng Surplus 716.564 Ton hingga Akhir 2022

Kompas.com - 22/03/2022, 14:53 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Data Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah ratusan ribu ton hingga akhir 2022.

Data itu dipaparkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (22/3/2022). Dalam data tersebut, stok minyak goreng diperkirakan surplus 716.564 ton pada akhir 2022.

Tahun ini, produksi minyak goreng dalam negeri diperkirakan mencapai 6.067.350 ton ditambah dengan stok awal 2022 sebanyak 618.590 ton.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan minyak goreng dalam negeri per bulannya diperkirakan 497.448 ton atau 5.969.376 ton per tahun.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Tak Usah Umumkan Nama Mafia Minyak Goreng, Langsung Tangkap!

Syahrul memastikan ketersediaan minyak goreng dan sejumlah komoditas lain aman hingga akhir 2022.

“Untuk beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, ketersediannya diperkirakan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri,” kata Syahrul di dalam rapat.

“Berdasarkan perhitungan prognosa neraca 12 komoditas pangan pokok meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, seperti terlihat pada stok akhir 2022, ketersediaan relatif aman, Bapak-bapak,” lanjutnya.

Pintu impor justru kemungkinan akan dibuka untuk beberapa komoditas yang ketersediaannya tak cukup dipenuhi produksi dalam negeri, yaitu gula konsumsi, daging sapi, bawang putih, dan kedelai.

Dari empat komoditas itu, kedelai kemungkinan bakal paling banyak diimpor, dengan perkiraan 2.842.226 ton untuk menambal defisit 2,5 juta ton kebutuhan kedelai dalam negeri.

Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyebutkan, masalah langka dan mahalnya minyak goreng harus segera dievaluasi pemerintah dari segi regulasi dan iklim niaga.

“Yang harus kita evaluasi adalah, apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik?” kata Gobel kepada wartawan, Selasa.

“Ini yang pemerintah harus evaluasi, terhadap semua kebijakan dan peraturannya. Menurut saya, persoalan pertama itu ada di peraturan pemerintah sendiri,” lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com