Kompas.com - 22/03/2022, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Data Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah ratusan ribu ton hingga akhir 2022.

Data itu dipaparkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (22/3/2022). Dalam data tersebut, stok minyak goreng diperkirakan surplus 716.564 ton pada akhir 2022.

Tahun ini, produksi minyak goreng dalam negeri diperkirakan mencapai 6.067.350 ton ditambah dengan stok awal 2022 sebanyak 618.590 ton.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan minyak goreng dalam negeri per bulannya diperkirakan 497.448 ton atau 5.969.376 ton per tahun.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Tak Usah Umumkan Nama Mafia Minyak Goreng, Langsung Tangkap!

Syahrul memastikan ketersediaan minyak goreng dan sejumlah komoditas lain aman hingga akhir 2022.

“Untuk beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, ketersediannya diperkirakan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri,” kata Syahrul di dalam rapat.

“Berdasarkan perhitungan prognosa neraca 12 komoditas pangan pokok meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, seperti terlihat pada stok akhir 2022, ketersediaan relatif aman, Bapak-bapak,” lanjutnya.

Pintu impor justru kemungkinan akan dibuka untuk beberapa komoditas yang ketersediaannya tak cukup dipenuhi produksi dalam negeri, yaitu gula konsumsi, daging sapi, bawang putih, dan kedelai.

Dari empat komoditas itu, kedelai kemungkinan bakal paling banyak diimpor, dengan perkiraan 2.842.226 ton untuk menambal defisit 2,5 juta ton kebutuhan kedelai dalam negeri.

Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyebutkan, masalah langka dan mahalnya minyak goreng harus segera dievaluasi pemerintah dari segi regulasi dan iklim niaga.

“Yang harus kita evaluasi adalah, apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik?” kata Gobel kepada wartawan, Selasa.

“Ini yang pemerintah harus evaluasi, terhadap semua kebijakan dan peraturannya. Menurut saya, persoalan pertama itu ada di peraturan pemerintah sendiri,” lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.