Kompas.com - 21/03/2022, 21:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, sejumlah masukan masyarakat tidak dihiraukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengemukakan hal itu saat menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan, 48,2 persen publik tak puas dengan kinerja lembaga antirasuah itu.

“Kritik yang selama ini disampaikan oleh masyarakat perihal kerja pemberantasan korupsi KPK tidak dihiraukan oleh pimpinan,” kata Kurnia pada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

“Hampir setiap kejadian yang menyita perhatian publik berkaitan dengan kinerja KPK selalu diberi masukan oleh sejumlah kalangan. Namun alih-alih dilakukan, pimpinan KPK malah larut akan tindakan kontroversinya,” papar dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 48,2 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja KPK, 43,7 Puas

Berdasarkan situasi itu, lanjut Kurnia, pimpinan KPK memang ingin lembaganya dijauhi masyarakat.

“Persepsi masyarakat terhadap KPK pada periode kepemimpinan Firli Bahuri ini sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Bagaimana mungkin masyarakat akan percaya dengan kerja KPK jika dua pimpinannya saja sudah terbukti melanggar kode etik?” ujar dia.

Dua Pimpinan yang dimaksud oleh Kurnia adalah Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Pada 24 September 2020, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan, Firli melakukan pelanggaran kode etik ringan dengan menyewa helikopter untuk keperluan pribadi. Sedangkan 30 pada Agustus 2021, Dewas KPK memvonis Lili telah melanggar kode etik berat karena berkomunikasi dengan pihak yang beperkara di KPK.

“Jalan satu-satunya adalah menunggu pergantian pimpinan KPK untuk memitigasi orang-orang bermasalah masuk dan terpilih sebagai komisioner,” imbuhnya.

Beberapa hal lain yang menjadi sorotan atas ketidakpercayaan publik pada KPK adalah merosotnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) KPK (26,7 persen), banyak kontroversi di tubuh KPK (18,7 persen), citra pimpinan KPK (11,1 persen).

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 22 hingga 24 Februari lalu dengan melibatkan 506 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ditentukan dengan acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk tiap provinsi.

Metode itu punya tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan nircuplikan penelitian atau margin of error 4,36 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.