Kuasa Hukum Adam Deni Sebut Persidangan Akan Membuktikan Kliennya Melanggar UU ITE atau Langkah Hentikan Informasi Korupsi

Kompas.com - 21/03/2022, 20:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Adam Deni, Herwanto, menyebutkan, persidangan akan membuktikan apakah kliennya melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau hanya dihentikan langkahnya untuk memberi informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Adapun Adam didakwa sengaja menyebarkan informasi pribadi milik Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dengan mengunggah data pembelian sepedanya di media sosial.

“Sidang berikutnya akan lebih jelas lagi, terang benderang lagi, apakah laporan pada klien kami benar semata klien kami sudah melanggar UU ITE atau semata-mata laporan ini hanya upaya menghentikan langkah Adam Deni memberi informasi dugaan tindak pidana korupsi,” papar Herwanto pasca persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Merasa Benar karena Mengawasi Dugaan Korupsi Pejabat, Adam Deni: Saya Minta Maaf Tidak Blur Nama Sahroni

Ia mengatakan, Adam hanya melakukan informasi terkait dugaan korupsi yang dijamin oleh undang-undang.

“Dalam UU Tipikor disebutkan (masyarakat) berhak mencari, memperoleh, memberikan, informasi telah terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,” tutur dia.

Dalam perkara ini Adam melalui Instagram nya @adamdenigrk mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Sahroni.

Pandangan Herwanto, dokumen itu tidak bersifat rahasia.

“Semua harta kekayaan pejabat penyelenggara negara wajib dilaporkan. Ada LHKPN dan itu bisa diakses masyarakat. Jadi enggak ada harta negara bersifat rahasia,” jelasnya.

Jika Sahroni telah melaporkan pembelian sepeda itu ke KPK sebagai bagian dari harta kekayaan, lanjut Herwanto, maka kasus ini mestinya tidak diperkarakan.

Baca juga: Bandingkan dengan Kasus Jerinx, Adam Deni: Kenapa Saya Tak Diberikan Kesempatan Klarifikasi, Mediasi?

“Kalau dilaporkan sifat rahasianya di mana? Engga ada yang bersifat rahasia, ini kan (kemudian) terkesan perkaranya dipaksakan,” imbuh dia.

Diberitakan Adam Deni tidak mengakui kesalahannya telah mengunggah dokumen itu.

Ia hanya mengaku bersalah tidak melakukan sensor pada nama Sahroni atas dokumen tersebut.

Adam dengan terdakwa lain, Ni Made Dwita Anggari didakwa dengan Pasal 48 Ayat (3) jo Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

Nasional
PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.