Kompas.com - 21/03/2022, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasehat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Robertus Robet mengatakan, penetapan tersangka terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiayati dan mantan Koordinator KontraS Haris Azhar adalah bentuk kemerosotan dalam ruang demokrasi di Indonesia.

Kedua aktivis itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kasus ini akan menambah tanda baru dari kemerosotan ruang civic (penduduk sipil) dan demokrasi di Indonesia," kata Robet kepada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Robet mengatakan, seluruh pejabat publik sebenarnya tidak bisa lepas dari sorotan dan kritik atas kinerja atau kebijakannya. Sebab menurut dia hal itu menjadi bagian tidak terpisahkan ketika seseorang dipilih dan diangkat menjadi pejabat.

Baca juga: Haris Azhar dan Fatia Tersangka, Restorative Justice ala Kapolri Dipertanyakan

Menurut Robet seharusnya aparat penegak hukum menerapkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif dalam menangani perkara Fatia-Haris dan Luhut. Namun, dia menduga ada sikap enggan dari Luhut yang menjadi pelapor dalam mengambil langkah itu.

"Tapi saya kira, dimensi personalisasi kekuasaan ini terlalu kuat untuk membuat kasus ini sulit diselesaikan dengan cara itu," ujar Robet yang merupakan Anggota Dewan Penasehat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, perselisihan antara Haris-Fatia dengan Luhut tidak semestinya diselesaikan dengan proses pidana. Sebab menurut dia masih ada cara lain bagi para pelapor dan terlapor menyelesaikan perkara itu.

Pertama, kata Taufik, adalah pencabutan laporan oleh pelapor. Kedua, pihak kepolisian mendorong penyelesaian perdamaian melalui restorative justice.

Baca juga: Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar: Kebenaran Tidak Bisa Dipenjara


Selain itu, kata Taufik, jika kedua belah pihak sepakat maka langkah selanjutnya adalah dengan memberikan ruang yang sepadan dan proporsional bagi pelapor menjelaskan keterangan versinya sebagai hak untuk membantah.

Taufik berharap pihak Kepolisian mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut demi menjaga demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.