Haris Azhar-Fatia Tersangka, Aktivis: Bentuk Kemerosotan Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasehat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Robertus Robet mengatakan, penetapan tersangka terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiayati dan mantan Koordinator KontraS Haris Azhar adalah bentuk kemerosotan dalam ruang demokrasi di Indonesia.

Kedua aktivis itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kasus ini akan menambah tanda baru dari kemerosotan ruang civic (penduduk sipil) dan demokrasi di Indonesia," kata Robet kepada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Robet mengatakan, seluruh pejabat publik sebenarnya tidak bisa lepas dari sorotan dan kritik atas kinerja atau kebijakannya. Sebab menurut dia hal itu menjadi bagian tidak terpisahkan ketika seseorang dipilih dan diangkat menjadi pejabat.

Baca juga: Haris Azhar dan Fatia Tersangka, Restorative Justice ala Kapolri Dipertanyakan

Menurut Robet seharusnya aparat penegak hukum menerapkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif dalam menangani perkara Fatia-Haris dan Luhut. Namun, dia menduga ada sikap enggan dari Luhut yang menjadi pelapor dalam mengambil langkah itu.

"Tapi saya kira, dimensi personalisasi kekuasaan ini terlalu kuat untuk membuat kasus ini sulit diselesaikan dengan cara itu," ujar Robet yang merupakan Anggota Dewan Penasehat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, perselisihan antara Haris-Fatia dengan Luhut tidak semestinya diselesaikan dengan proses pidana. Sebab menurut dia masih ada cara lain bagi para pelapor dan terlapor menyelesaikan perkara itu.

Pertama, kata Taufik, adalah pencabutan laporan oleh pelapor. Kedua, pihak kepolisian mendorong penyelesaian perdamaian melalui restorative justice.

Baca juga: Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar: Kebenaran Tidak Bisa Dipenjara

Selain itu, kata Taufik, jika kedua belah pihak sepakat maka langkah selanjutnya adalah dengan memberikan ruang yang sepadan dan proporsional bagi pelapor menjelaskan keterangan versinya sebagai hak untuk membantah.

Taufik berharap pihak Kepolisian mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut demi menjaga demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil.

Beberapa waktu lalu Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia terkait pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris dan Fatia karena percakapan keduanya di kanal YouTube.

Dalam kanal YouTube milik Haris, keduanya menyebutkan Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Saat itu keduanya membahas hasil riset yang berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Riset itu diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama Koalisi Bersihkan Indonesia.

Baca juga: Penetapan Haris Azhar dan Fatia sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut Dinilai Bentuk Kriminalisasi

Sebelum melapor ke polisi, Luhut sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia.

Dalam somasi tersebut, Luhut menuntut permintaan maaf yang ditayangkan di akun YouTube Haris. Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, mengatakan bahwa dua somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab kliennya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan, pada Sabtu (19/3/2022) pekan lalu menyatakan penyidik sudah menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut.

Hari ini keduanya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya/Editor : Dani Prabowo)