Kompas.com - 21/03/2022, 14:18 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik merasa tidak puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika melihat hasil survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada 22-24 Februari lalu.

Berdasarkan survei terhadap 506 responden di 34 provinsi, 48,2 persen publik menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Lembaga Antirasuah itu. Dari hasil survei, penyebab ketidakpuasan terbesar yakni akibat kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang dinilai tidak optimal (34,3 persen).

Menurut peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman, nama-nama besar di dalam Dewas KPK tak bisa menjamin bahwa kinerja Dewas akan menjadi baik.

“Meski diiisi nama-nama besar kinerja Dewas sangat buruk. Misalnya dalam memutus Lili Pintauli Siregar, (sikap) Dewas sangat lembek,” tuturnya pada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas Sebut Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja KPK, Ali Fikri: Akan Jadi Masukan

Lili sebelumnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik berat karena berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, yang tengah berperkara di KPK.

Dalam putusannya, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Lili. Namun, putusan itu dinilai terlalu ringan.

“Seharusnya Dewas memecat Lili, karena telah berkomunikasi dengan pihak beperkara,” ucapnya.

Ia pun pesimistis KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri akan berbenah.

“Kecil kemungkinan pimpinan KPK mau berubah. Satu-satunya harapan saya adalah tahun depan mereka tidak lagi terpilih,” imbuh dia.

Selain putusan terhadap Lili, saat ini ada dua laporan yang tengah masuk ke Dewas KPK.

Pertama, laporan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020 terkait pemberian penghargaan kepada istri Firli, Ardina Safitri sebagai pencipta himne dan mars KPK.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 48,2 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja KPK

Kedua, laporan IM57+ Instute terkait SMS blast dari KPK pada masyarakat yang diduga digunakan Firli untuk kepentingan pribadi.

Penyebab lain

Selain kinerja Dewas, ada sejumlah hal lain yang membuat kinerja KPK dinilai merosot oleh publik. 

Beberapa hal tersebut yakni merosotnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK (26,7 persen), banyak hal kontroversi di tubuh KPK (18,7 persen), serta citra pimpinan KPK (11,1 persen).

Untuk diketahui, pengumpulan data survei ini dilakukan dengan cara sambungan telepon terhadap responden.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan nirpencuplikan penelitian atau margin of error 4,36 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Nasional
Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Nasional
Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Nasional
UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

Nasional
Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.