Kompas.com - 21/03/2022, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus menilai usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk panitia khusus hak angket terkait kelangkaan minyak goreng berlebihan.

Ia berpandangan, usulan membentuk pansus hak angket itu tidak memiliki dasar argumentasi yang memadai.

"Usulan hak angket itu terlalu berlebihan, tidak punya dasar argumentasi yang memadai dan cenderung semacam kegenitan politik saja," kata Deddy saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Meski demikian, politisi PDI-P itu tidak mempersoalkan Fraksi PKS yang mengusulkan hal tersebut.

Sebab, menurut dia, hak angket juga merupakan kewenangan yang melekat pada DPR.

Baca juga: Imbas HET Minyak Goreng Dicabut, Penjual Pecel Ayam dan Gorengan Naikkan Harga Dagangan

"Tetapi, bagi kami, hak angket untuk khusus masalah minyak goreng saja adalah sebuah lelucon yang tidak lucu," sindir Deddy.

Adapun hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi tersebut, Deddy menilai usulan membentuk pansus hak angket tidak memenuhi persyaratan legal konstitusional.

Sebab, menurut dia, persoalan minyak goreng disebabkan oleh hal yang bukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Kelangkaan minyak goreng itu disebabkan melonjaknya harga komoditi CPO dan turunannya (termasuk minyak goreng) yang disebabkan oleh menurunnya pasokan minyak nabati dunia, krisis energi dunia, dan konflik Ukraina," nilai Deddy.

Baca juga: Menagih Janji Mendag soal Tersangka Mafia Minyak Goreng, Diumumkan Senin Ini?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengertian Politik Anggaran

Pengertian Politik Anggaran

Nasional
Kemenkes: Penurunan Cakupan Imunisasi Berpotensi Jadi Beban Ganda Pandemi

Kemenkes: Penurunan Cakupan Imunisasi Berpotensi Jadi Beban Ganda Pandemi

Nasional
UPDATE 28 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,11 Persen, Ketiga 24,13 Persen

UPDATE 28 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,11 Persen, Ketiga 24,13 Persen

Nasional
ICW Bandingkan Upaya KPK Buru Nazaruddin dan Harun Masiku

ICW Bandingkan Upaya KPK Buru Nazaruddin dan Harun Masiku

Nasional
Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Nasional
Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Nasional
Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Nasional
Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Nasional
Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Nasional
Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Nasional
Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Nasional
Sultan Hamengkubuwono X Dapat 'The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star' dari Dubes Jepang

Sultan Hamengkubuwono X Dapat "The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star" dari Dubes Jepang

Nasional
Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.