Kompas.com - 21/03/2022, 11:50 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri Irjen Marthinus Hukom serta Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Ibnu Suhaendra, Senin (21/3/2022).

"Rapat kita nyatakan tertutup dengan catatan nanti setelah selesai rapat dilanjutkan dengan press conference, sehingga press conference-nya bisa disaring, ini bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap rakyat," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Senin.

Baca juga: Kepada Komnas HAM, Densus 88 Ungkap Video Dokter Tersangka Teroris di Sukoharjo yang Coba Melarikan Diri

Rapat diputuskan digelar secara tertutup setelah Bambang meminta pendapat dari Marthinus dan Ibnu mengenai mekanisme rapat.

Kepada Bambang, Marthinus meminta rapat digelar tertutup karena topik pembahasannya mencakup sejumlah kasus yang masih dalam proses penyidikan.

"Karena mengingat materi-materi yang kami paparkan berhubungan dengan informasi intelijen dan banyak juga yang sedang on going process penyidikan, sehingga kami harapkan rapat lebih bagusnya tertutup," kata Marthinus.

Berdasarkan agenda kegiatan DPR yang diterima Kompas.com, ada tiga hal yang akan dibahas dalam rapat ini yakni data-data kasus terorisme serta evaluasi tugas dan fungsi, pola koordinasi dengan instansi lain, serta anggaran penanganan perkara terorisme.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja spesifik Komisi III dengan Densus 88 pasca penindakan terhadap tersangka teroris dokter Su di Sukoharjo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ketua Komisi III Sebut Densus 88 Sudah Bertindak Sesuai SOP Saat Tindak Teroris di Sukoharjo

Dalam kunjungan kerja spesifik itu, Bambang menyebutkan, tindakan Densus terhadap dokter Su sudah sesuai prosedur Densus 88 dalam menindak tersangka teroris.

"Penanganan yang dilakukan Densus 88 terhadap tersangka teroris dokter Su sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kita tetap ikut berduka pada keluarga karena wafatnya yang bersangkutan," kata Bambang dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).

"Namun demikian, hal itu terjadi bukan karena kesalahan prosedur. Prosedur sudah dilakukan," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

Nasional
LPSK Temui Istri Ferdy Sambo untuk Asesmen Psikologis Siang Ini

LPSK Temui Istri Ferdy Sambo untuk Asesmen Psikologis Siang Ini

Nasional
Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.