Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Reshuffle, Stafsus Mensesneg: Gosip Politik Selalu Ada Jelang Rabu Pon

Kompas.com - 21/03/2022, 06:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini menanggapi kembali bergulirnya isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, gosip politik selalu muncul menjelang hari Rabu Pon.

"Soal bongkar pasang kabinet ini. Kalau gosip politik selalu ada jelang Rabu Pon. Memang begitu kan imannya orang-orang politik, jadi ya sudah biasalah," ujar Faldo saat dikonfirmasi Minggu (20/3/2022).

Sementara itu, hari Rabu pekan ini (24/3/2022) merupakan Rabu Pon.

Baca juga: Pengamat Ungkap Potensi Friksi di Koalisi Soal PAN dan Isu Reshuffle

Berdasarkan pengalaman sebelumnya,Presiden Jokowi beberapa kali mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu Pon.

Faldo melanjutkan, tim yang bekerja saat ini sudah menghasilkan kepuasan publik yang besar.

"Jadi, semangat ini harus terus terjaga dan meningkat ke depannya. Kami kira itu tujuan kita sekarang. Kita berada di jalan yang tepat," tuturnya.

Dia menambahkan, pekerjaan ke depan akan semakin banyak, maka tim yang diperlukan harus mumpuni dan solid.

Menurut Faldo, saat ini Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sudah memiliki semua itu.

"Maka kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting oleh Presiden untuk direspons, jadi jangan terus imajinasikan bagi-bagi kue politik seperti yang biasa diyakini pemain politik," ungkap Faldo.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Kabar ini kali pertama diungkap oleh Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim. Ia mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman menuturkan, dalam reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan pada 8 Maret lalu.

Tak hanya itu, menurut Luqman, ada partai politik yang tergabung dalam koalisi bakal dikurangi jatah kursi menterinya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com