Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan Sebut Perdamaian dan Keamanan Dunia Jadi Topik Penting di IPU Ke-144 Bali

Kompas.com - 19/03/2022, 16:40 WIB
Tim Konten,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, masalah keamanan dan perdamaian dunia terutama terkait konflik Rusia dan Ukraina, menjadi salah satu topik penting untuk dibahas dalam forum ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU).

“Promosi perdamaian dan keamanan penting untuk menjadi perhatian bersama, dan bagaimana parlemen berkontribusi dalam membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik,” jelasnya saat mengikuti rapat Executive Committee (Excom) IPU, di Bali, Jumat (18/3/2022).

Sebagai informasi, Excom merupakan bagian dari forum IPU ke-144 yang membahas berbagai implementasi keputusan majelis IPU.

Hasil rapat nantinya digunakan sebagai topik pembicaraan di ajang IPU Assembly and Related Meetings di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022.

Selain masalah keamanan dan perdamain, Puan pun menyerukan untuk membahas berbagai tantangan global sejalan dengan tema IPU “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.

“Bukan hanya membahas berbagai tantangan global saat ini, IPU juga harus menyampaikan bagaimana parlemen berkontribusi mencari solusinya. Dengan harapan hasil majelis IPU akan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkap Puan dalam siaran persnya yang dimuat dpr.go.id, Jumat.

Baca juga: Pimpinan BKSAP Yakin IPU Ke-144 di Bali Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata

Puan berharap, agenda tersebut dapat menjadi ajang musyawarah yang konstruktif, sekaligus menjadi pemicu terjadinya perubahan yang lebih baik.

"Deklarasi Nusa Dua dapat menjadi produk utama Majelis IPU ke-144 sebagai cerminan upaya mobilisasi aksi parlemen untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa pelaksaan IPU ke-144 berperan dalam mengakhiri kesenjangan pemulihan ekonomi di seluruh negara pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu, kata Puan, terlihat dari pembahasan topik Penanganan dan Percepatan Mengakhiri Pandemi, serta Penguatan Ekonomi dalam IPU yang diusulkannya.

“Selanjutnya bagaimana peran IPU dalam menutup kesenjangan laju proses pemulihan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, serta mengatasi masalah sosial akibat pandemi,” papar Puan.

Adapun isu lain yang ikut diusulkan Puan untuk topik pembahasan di IPU ke-144 dalah partisipasi perempuan dan kaum muda dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga publik.

Baca juga: Puan Pastikan 1.000 Peserta dari 115 Negara Hadiri IPU Ke-144 di Bali

 

Puan menyebut, isu tersebut penting dibahas untuk memastikan generasi mendatang diisi oleh orang-orang muda yang hebat terlepas apa pun gender-nya.

“Majelis IPU harus menjadi wadah bagi pemuda dan kaum perempuan yang ingin membawa harmonisasi kehidupan di dunia,” tegas Puan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden IPU Duarte Pacheco mengaresiasi pelonggaran terhadap warga negara asing di tengah pandemi di Indonesia.

Menurutnya pelonggaran di tengah pandemi tersebut menjadi salah satu bukti komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan IPU ke-144.

“Pada pertengahan tahun 2021 saat pandemi sedang meningkat di Indonesia, kami khawatir apakah IPU di Bali dapat terlaksana. Namun karena komitmen Ketua DPR RI, pertemuan ini bisa diselenggarakan,” sebut Pacheco.

Selain dihadiri oleh Presiden IPU, pertemuan IPU ke-144 nantinya akan dihadiri oleh 12 orang anggota Excom IPU dari berbagai negara, serta Sekjen IPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com