Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Pernyataan Kontroversial Megawati: dari Minyak Goreng sampai Minta Jatah Menteri Terbanyak ke Jokowi

Kompas.com - 19/03/2022, 15:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah ramai diperbincangkan.

Ia panen kritik usai berkomentar soal kisruh minyak goreng. Bagaimana tidak, di tengah langka dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia, Megawati justru mempertanyakan para ibu yang terlalu banyak menggoreng.

Mega mengaku heran melihat ibu-ibu rela mengantre berjam-jam demi membeli minyak.

"Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya?" kata Megawati dalam webinar "Cegah Stunting untuk Generasi Emas" yang disiarkan Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Ironi Megawati, Ketum Partai Wong Cilik yang Terheran-heran Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng

Padahal, menurut Mega, selain digoreng, ada banyak cara untuk membuat makanan. Bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus.

"Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada? Itu menu Indonesia, lho. Lha kok njelimet (rumit) gitu," tuturnya.

Mega mengatakan, seandainya almarhum suami menyuruhnya untuk ikut mengantre atau berebut membeli minyak goreng, sudah pasti dia tidak mau.

Ketimbang menggoreng, Mega bilang lebih memilih memasak di rumah dengan cara lainnya.

Selain enggan menghabiskan waktu, kata Mega, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng juga tak baik untuk kesehatan tubuh.

"Saya emoh (tidak mau). Aku lebih baik masak di rumah, direbus kek, dikukus kek," kata dia.

Baca juga: Megawati Pernah Kritik Jokowi soal Minyak Goreng Mahal, Kini Heran Ibu-ibu Berebutan


Meski demikian, Mega tak menampik pentingnya minyak goreng dalam urusan rumah tangga. Namun, menurut dia, minyak goreng bukanlah kebutuhan primer.

"Nanti dipikirnya saya tidak membantu rakyat kecil. Lho padahal, ini kebutuhan apa tidak? Sebetulnya ini kan bukan primer sebetulnya, kalau mikirnya kita kreatif," kata Presiden ke-5 RI itu.

Megawati memang dikenal kerap membuat pernyataan kontroversial. Tak jarang, ucapannya menuai pro dan kontro publik.

Berikut sederet pernyataan kontroversial Megawati, dari persoalan minyak goreng sampai jatah kursi menteri.

1. Kritik Jokowi soal minyak goreng

Awal Januari lalu, Megawati sempat mengkritik Presiden Joko Widodo, yang tak lain adalah kader PDI-P, perihal mahalnya harga minyak goreng.

Sebagaimana diketahui, persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, terhitung sejak akhir tahun 2021.

Baca juga: Megawati Heran Ibu-ibu Tak Bikin Rebusan saat Minyak Langka, Sekjen PDI-P: Solusi Praktis

“Pak Jokowi, bayangkan, saya sering lihat tho, kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian (tinggi), aneh menurut saya, kok klasik amat ya,” kata Megawati dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI-P ke-49, Senin (10/1/2022).

"76 tahun (Indonesia) merdeka lho, masa begitu aja (masalahnya) di mana salahnya? Ini untuk kritik,” sambungnya.

Mega mengatakan, saat menjabat sebagai anggota DPR, ia kerap berdiskusi langsung dengan petani ketika harga bahan pangan melambung tinggi.

2. Sentil Puan soal UU

Masih dalam momen perayaan HUT PDI-P ke-49, Megawati menyentil Ketua DPR RI yang juga putrinya sendiri, Puan Maharani, perihal undang-undang.

Dia menyebutkan, produk legislasi yang dibuat DPR kerap tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, UUD semestinya dijadikan acuan pembuatan UU.

"Sekarang saya sering, kebetulan kan putri saya Ketua DPR, saya suka bilang begini, sebetulnya kita ini apa sudah lupa sama UUD 1945 ya," kata Megawati.

Baca juga: Megawati Sentil Puan, DPR Suka Bikin UU Tak Sesuai UUD 1945

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com