Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kewajiban dan Hak Advokat Menurut Undang-Undang

Kompas.com - 19/03/2022, 02:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

KOMPAS.com - Pengacara atau dalam istilah lain dikenal dengan advokat merupakan salah satu alat penegak hukum di samping kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian.

Profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 18 Tahun 2003. Dijelaskan di dalamnya bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU.

Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien atau orang yang menerima jasanya.

Pada hakikatnya, setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidaklah mutlak harus ada pengacara karena di Indonesia menganut asas ius curia novit di mana hakim dianggap tahu hukum.

Akan tetapi, kehadiran pengacara diharapkan dapat membantu dalam mencari kebenaran hukum.

Kewajiban Advokat

Menjunjung Kode Etik Profesi

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat sesuai UU RI Nomor 18 Tahun 2003 adalah menjunjung kode etik profesinya. Kode etik dianggap sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya.

Baca juga: KPK Panggil Advokat hingga Lurah Terkait Kasus Rahmat Effendi

Kode etik advokat Indonesia adalah menjamin, melindungi, dan membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.

Tanggung jawab ditujukan kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, serta kepada dirinya sendiri.

Menegakkan Supremasi Hukum

Kewajiban lain seorang advokat adalah menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan kewajibannya menegakkan hukum, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memangku tanggung jawab lain yang dapat mengurangi kemerdekaannya dalam menjalankan tugas.

Menegakkan Hak Asasi Manusia dalam Menjalankan Profesinya

Dijelaskan dalam Undang-undang bahwa advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, advokat dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budayanya.

Bersungguh-sungguh Melindungi dan Membela Kepentingan Klien

Setiap advokat berkewajiban melindungi dan membela kepentingan kliennya dengan sungguh-sungguh.

Kepentingan klien yang dimaksud adalah kepentingan klien yang sebelumnya telah didiskusikan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Di mana jasa hukum yang diberikan akan disesuaikan dengan hal tersebut.

Dalam rangka melindungi kepentingan klien, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperolehnya dari klien karena hubungan profesional yang dibangun.

Baca juga: 119 Advokat di Palembang Siap Bela Munarman

Hak Advokat Menurut Undang-undang

Beriringan dengan kewajiban di atas, seorang advokat juga memiliki sejumlah hak. Berikut hak advokat menurut UU Nomor 18 Tahun 2003:

  • Hak kebebasan dan kemandirian dalam mengeluarkan pendapat dalam membela suatu perkara.
  • Hak imunitas atau kekebalan seorang advokat dalam menjalankan tanggung jawabnya di mana ia tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya.
  • Hak meminta dan memperoleh informasi terkait perkara yang tengah dihadapinya.
  • Hak menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia.
  • Hak memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya.
  • Hak memperoleh honorarium sesuai kesepakatan.
  • Hak memberikan somasi melalui surat atau teguran langsung

 

Referensi

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Sinaga, Harlen. 2011. Dasar-dasar Profesi Advokat. Jakarta: Penerbit Erlangga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com