Fraksi PKS Usul Pembentukan Pansus Hak Angket soal Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyikapi persoalan kenaikan harga minyak goreng yang dibarengi kelangkaan di pasar.

Guna mengimplementasikan usulan itu, Fraksi PKS akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar dapat disetujui.

"Pada malam hari ini, ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Harga Minyak Goreng Kemasan Melimpah tapi Harga Mahal, Pedagang Sayur: Tak Mungkin Hanya Jual Sayur Rebus

Adapun pembentukan Pansus hak angket harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat.

Penggunaan hak angket diatur Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, "Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi".

Hak angket merupakan upaya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Mengapa Stok Minyak Goreng Melimpah Setelah Harga Tak Lagi Dibatasi?

Jazuli mengungkapkan, persoalan minyak goreng hingga kini masih terjadi.

Menurutnya, persoalan ini berdampak kepada kehidupan masyarakat, utamanya ibu rumah tangga.

"Kami tidak tega melihat ibu-ibu yang sudah berkelok-kelok mengantre minyak goreng ini, bahkan sampai ada yang meninggal dunia," jelasnya.

Melalui hak angket tersebut, imbuh Jazuli, Fraksi PKS ingin mengetahui secara jelas persoalan minyak goreng.

Persoalan salah satu barang kebutuhan pokok itu dinilai perlu jelas alasan penyebab hingga solusi mengurainya.

"Tidak hanya cukup mengatakan ini ada mafia, itu ada mafia, tapi siapa mafianya ini?," ucapnya.

Baca juga: Saat Megawati Bicara soal Minyak Goreng: Heran Ibu-ibu Antre hingga Sarankan Rebus Makanan

Ia menegaskan, pemerintah perlu menyelesaikan persoalan minyak goreng, bahkan menindak mafia tersebut jika benar terbukti.

Jazuli mengingatkan bahwa ada aturan hukum pidana yang dapat menjerat mafia-mafia itu.

"Jangan dibiarkan mereka itu (mafia) melenggang-lenggang di atas penderitaan rakyat," pungkasnya.

Diketahui bersama, hingga kini persoalan melambung harga dan langkanya minyak goreng masih terjadi.

Baca juga: Stok Minyak Goreng Melimpah Usai HET Dicabut, Pengamat: Tidak Usah “Panic Buying”

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah resmi mencabut kebijakan HET minyak goreng kemasan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.

"Pada 16 Maret telah ditentukan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut Permendang Nomor 06 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tersebut baru dan sudah diundangkan," kata Mendag Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).

Sementara itu, pemerintah masih menetapkan HET minyak goreng eceran di angka Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.